Setnov Sebut Puan Maharani dan Pramono Anung Juga Terima Jatah Korupsi e-KTP

SURATKABAR.IDMantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Setya Novanto (Setnov) menyebut dua nama petinggi, yaitu politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani dan Pramono Anung.

Setnov memberikan keterangannya dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Setnov juga mengatakan bahwa Puan dan Pramono menerima uang sebanyak USD500 ribu dalam proyek pengadaan e-KTP.

Menurut Setnov, hal itu diketahuinya saat melakukan pertemuan di kediamannya yang dihadiri oleh Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irvanto Hendra Pambudi, dan Made Oka Masagung.

“Waktu itu ada pertemuan di rumah saya yang dihadiri oleh Oka dan Irvanto, di sana mereka bilang berikan ke Puan Maharani USD500 ribu dan Pramono Anung,” jelas Setnov dikutip dari Okezone, Kamis (22/3/2018).

Mendengar hal itu, Majelis Hakim kembali mengonfirmasi soal pengakuan Setnov. Hakim kembali mempertegas bahwa darimana informasi itu didapatkan oleh Setnov.

“Anda itu dari keterangan siapa?” tanya hakim Tipikor.

“Dari Made Oka yang mulia,” jawab Setnov.

Bahkan Setnov juga buka-bukaan soal pembagian jatah untuk para pimpinan Badan Anggaran DPR dan pimpinan Komisi II DPR RI ketika proyek tersebut bergulir.

Menurutnya, uang tersebut ada yang diberikan oleh Andi Narogong dan keponakannya Irvanto.

“Pertama adalah untuk komisi dua pak Chairuman sejumlah USD500 ribu dan untuk Ganjar Pranowo sudah dipotong oleh Chairuman, dan untuk kepentingan pimpinan banggar sudah sampaikan juga ke Melchias Mekeng USD500 ribu, Tamsil Linrung USD500 ribu, Olly Dondokambey USD500 ribu diantaranya melalui Irvanto,” papar Setnov.

Sebelumnya, Setnov mengaku telah mengembalikan uang sebesar Rp 5 miliar ke rekening Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui istrinya.

Setya Novanto didakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan ‎kerugian negara sekira Rp2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2013.

Setnov selaku mantan Ketua fraksi Golkar diduga mempunyai pengaruh penting untuk meloloskan anggaran proyek e-KTP yang sedang dibahas dan digodok di Komisi II DPR RI pada tahun anggaran 2011-2012.

Jika 2 Tokoh ini yang kembali jadi capres. Siapakah capres yang bakal Anda pilih di Pilpres 2019 mendatang?

Posted by SuratKabar.ID on Tuesday, 20 March 2018