Darmin Nasution Sindir Utang Negara, Faisal Basri: Terbukti Sekali Tidak Benar


SURATKABAR.ID – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri angkat bicara menanggapi pernyataan pedas Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution yang menyebutkan bahwa utang Indonesia digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Faisal Basri, ketika ditemui di Kantor INDEF, Jakarta pada Rabu (21/3) lalu, menilai pernyataan ‘tak utang tapi pembangunan infrastruktur lambat’, yang dikeluarkan Darmin merupakan suatu kebohongan, seperti dilansir dari JawaPos.com, Rabu (21/3/2018).

“Yang paling penting, bahwa ternyata terbukti sekali bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pak Darmin, yang mengatakan tak utang tapi pembangunan infrastruktur lambat. Terbukti bahwa utang itu relatif kecil hubungannya dengan pembangunan infrastruktur,” jelas Faisal.

Tanggapannya bukan tak beralasan. Pasalnya, seperti diketahui selama ini utang dilakukan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Misalnya proyek LRT yang hanya mendapat anggaran sebesar Rp 1,6 triliun dari APBN, sementara sisanya melalui pinjaman oleh PT Adhi Karya (Persero).

Ia mengambil contoh lain, yaitu pembangunan transmisi listrik yang sebelumnya mendapatkan biaya dari APBN. “Pembangunan transmisi listrik, dulu di APBN sekarang PLN yang bangun. Jadi infra makin banyak dibiayai oleh utang yang kita maksud,” tambahnya lebih lanjut.

Utang yang dilakukan pemerintah, menurut Faisal, lebih dialokasikan untuk kebutuhan belanja pegawai dan disalurkan k epos lainnya. Hal tersebut terlihat dari alokasi anggaran belanja pegawai yang terhitung sejak empat tahun belakangan ini semakin meningkat.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, di tahun 2014 alokasi belanja pegawai tercatat sebesar 20,25 persen dari total APBN. Lalu tahun 2015 meningkat menjadi 23,76 persen, tahun 2016 sebesar 26,44 persen, dan 2017 sedikit menurun menjadi 26,25 persen.

“Jadi utang itu digunakan lebih banyak untuk meningkatkan pos lain, termasuk belanja pegawai. Ini bukan zaman orde baru lagi, kalau orba utang dipakai seluruhnya untuk pembangunan. Sekarang utang dipakai umum, generik. Jadi nggak bener, nih,” pungkas Faisal.

Sementara itu, mengenai utang pemerintah yang hingga akhir Februari 2018 telah mencapai Rp 4.034,8 triliun, dimana meningkat secara signifikan sebesar Rp 76,14 triliun dibandingkan dengan capaian per akhir Januari sebesar Rp 3.958,66 triliun, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution buka suara.

Darmin, seperti dilansir dari Suara.com, Kamis (22/3/2018), menyebutkan jika Indonesia tidak berutang, maka mustahil pembangunan meningkat secara massif seperti yang bisa dilihat sekarang ini. Pasalnya, simpanan (saving) milik Indonesia jauh dari cukup untuk menutupi biaya pembangunan tersebut.

“Kita sudah jelaskan semuanya mengenai utang. Bahwa kita itu, memang perlu membangun infrastruktur, ya, kan. Kita saving-nya tidak cukup tinggi, sehingga kita perlu dana,” tutur Darmin Nasution ketika ditemui di kantornya pada Kamis (22/3).

Jika 2 Tokoh ini yang kembali jadi capres. Siapakah capres yang bakal Anda pilih di Pilpres 2019 mendatang?

Posted by SuratKabar.ID on Tuesday, 20 March 2018