Tanggapan Cerdas Menteri Susi Terkait Kritik Ketua DPR Soal Kebijakan Penenggelaman Kapal

SURATKABAR.IDKebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menenggelamkan kapal-kapal ilegal masih menuai pro dan kontra hingga saat ini.

Kritikan muncul dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo. Bambang menilai, seharusnya kapal-kapal yang menerobos perairan Indonesia secara ilegal tidak ditenggelamkan.

“Harusnya kapal tidak ditenggelamkan, tetapi diberikan kepada nelayan gratis untuk penghidupan mereka,” kata Bambang dalam seminar nasional Kebijakan dan Koordinasi Bidang Maritim untuk Kesejahteraan Nelayan di Gedung BPK RI seperti yang dikutip dari Kompas, Senin (19/3/2018).

Bambang juga mengatakan apabila penenggelaman kapal berdampak signifikan pada kesejahteraan nelayan, maka ia akan mendukung sepenuhnya.

Namun, menurut Bambang kebijakan tersebut tak menghasilkan. Kesejahteraan nelayan juga tidak meningkat. Justru muncul keluhan dari nelayan terkait larangan penggunaan alat tangkap cantrang.

“Oleh karena itu, seperti kata Pak Luhut tadi, setelah penenggelaman kapal, what’s next?,” kata Bambang.

Komisi IV DPR juga akan segera memanggil Menteri Susi untuk membicarakan soal kebijakan penenggelaman kapal ini. Mereka juga akan membahas solusi bagi peningkatan kesejahteraan nelayan.

Sementara itu, Menteri Susi sendiri masih konsisten dengan kebijakannya menenggelamkan kapal asing pencuri ikan.

Susi juga menyarankan pada pihak-pihak yang keberatan dengan kebijakannya bisa menyampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Jadi kalau ada yang berkeberatan atau merasa itu tidak pantas, tentunya harus membuat satu usulan kepada Presiden untu memerintahkan menterinya mengubah Undang-Undang Perikanan, dimana ada pasal pengenggelaman, menjadi tidak ada” tuturnya.

Penenggelaman kapal pencuri ikan memang sudah diatur di Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Pasal 69 Ayat (1) UU NO 45/2009 menyatakan, kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

Sementara Pasal 69 Ayat (4) UU No 45/2009 mengatakan, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Susi mengungkapkan dari total penenggelaman kapal hingga saat ini hampir 90 persen merupakan hasil pengadilan. Ketika pengadilan memutuskan sebuah kasus illegal fishing dengan sanksi pemusnahan kapal, maka pihaknya akan menjalankan putusan tersebut dengan menghancurkan atau menenggelamkan kapal.