Gara-gara Tak Dibayar Hingga No Job, 37.000 Kontraktor Swasta Bangkrut dalam 3 Tahun


SURATKABAR.ID – Sebanyak 37.000 perusahaan kontraktor swasta di Indonesia harus mengalami kebangkrutan dalam tiga tahun terakhir. Data ini didapatkan dari catatan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi). Dijelaskan oleh Wakil Ketua Umum III Bambang Rahmadi, data tersebut dilihat dari penurunan jumlah anggota Gapensi—yang awalnya berjumlah sekitar 80.000 hingga saat ini menyusut tinggal 43.000 anggota saja.

“Itu berarti turun terus. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, karena enggak ada kerjaan, atau ada kerjaan lama-lama enggak dibayar akhirnya bangkrut juga. Itu fakta,” tukasnya di Jakarta, Rabu (14/03/2018). Demikian seperti dikutip dari laporan Economy.Okezone.com, Jumat (16/03/2018).

Bambang Rahmadi melanjutkan, perusahaan kontraktor swasta telah mengantongi porsi 45% dari total proyek infrastruktur yang saat ini tengah dibangun oleh pemerintah. Menurut penilaian mereka, porsi tersebut masih kecil bila dibandingkan dengan porsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya yang menggenggam 55% proyek infrastruktur.

Bambang meminta pemerintah meningkatkan porsi swasta karena jatah 45% terdistribusi kepada 140.000 kontraktor.

“BUMN kemudian itu hanya dibagi 8 kontraktor sementara ada 140.000 kontraktor kebagian kuenya hanya kurang lebih 45%, kan ini timpang,” tuturnya kemudian.

Sebagai informasi, kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2015-2019 sebesar Rp 4.769 triliun. Sementara APBN dan APBD hanya mampu membiayai sebesar Rp 1.951,3 triliun atau setara dengan 41,3%.

Sisanya, sebanyak Rp 2.817,7 triliun atau setara 22,2% akan dialokasikan untuk BUMN dan sebesar Rp 1.751,5 triliun atau setara 36,5% diharapkan berasal dari partisipasi pihak swasta.

Sementara itu, mengutip reportase Liputan6.com, pihak pengusaha meminta kepada pemerintah terutama kepada untuk memperbesar peran swasta dalam pembangunan proyek infrastruktur. Saat ini, hanya sebagian kecil dari perusahaan karya atau kontraktor swasta yang mendapat proyek pembangunan infrastruktur.

“Besar sekali Rp 4.000 triliun. Tapi kemudian itu hanya dibagi 8 kontraktor (BUMN) sementara ada 140 ribu kontraktor (swasta) kebagian kuenya hanya kurang lebih 40 persen. Kan ini timpang,” kata Bambang, Rabu (14/03/2018).

Selama ini swasta banyak yang hanya sebatas dijadikan sebagai sub kontraktor dengan pembayaran yang tidak tepat waktu.

“Bahkan swasta nasional sempat bangkrut karena tidak dibayar-bayar saat jadi sub kontraktor BUMN. Itu yang di asosiasi dapat laporan dari teman-teman di daerah seperti itu,” imbuhnya.

Mitrakan Perusahaan Swasta dengan BUMN

Ke depannya, Bambang berharap agar perusahaan BUMN setidaknya lebih banyak menggandeng swasta sebagai mitra usaha, sehingga diharapkan swasta nasional bisa ikut tumbuh seiring berkembangnya jumlah infrastruktur yang sedang dibangun.

“Sehingga porsi BUMN tidak terlalu besar. Sertakan kita sebagai partner jangan hanya sebagai sub kontraktor. Karena faktanya di lapangan sub kontraktor bayarnya lama dengan alasan ini dan itu,” papar Bambang.

Di samping itu, Bambang meminta agar perusahaan BUMN tak menguasai semua sektor dengan membuat banyak anak cucu perusahaan. Sebab, Bambang mengatakan bukan tidak mungkin sentimen swasta pada BUMN akan menjadi negatif jika kondisi ini terus berlanjut.

“Saya takut kalau ini tidak segera diperbaiki sentimen swasta kepada BUMN ini muncul jadi massive jadi gerakan nasional atau sosial yang bisa bahayakan apa yang dicita-citakan oleh Jokowi. Jokowi itu kerjanya sudah bagus di mana infrastruktur digenjot tapi porsinya tolong dibagi dong,” demikian Bambang memungkasi.