Skema Pensiun Berubah Drastis, Gaji PNS Bakal Meroket


Foto: Jawa Pos

SURATKABAR.ID – Pemerintah tak hanya akan memberlakukan sistem pensiun baru pada pegawai negeri sipil (PNS). Sekarang pemerintah juga membahas tentang rancangan peraturan pemerintah (RPP) soal gaji dan tunjangan serta fasilitas PNS.

Menurut RPP, akan disesuaikan tentang remunerasi dalam jumlah besar untuk kementerian serta lembaga tertentu. Sementara, gaji PNS golongan rendah akan meningkat.

Di dalam RPP diatur sistem gaji tunggal (single salary). Kini, kementerian tengah membahas sistem tersebut. Remunerasi itu menuai pro dan kontra sehingga pembahasan berlangsung lama dan juga alot.

Hal itu tetap terjadi walau pembentukan PP mengenai gaji, tunjangan beserta fasilitas PNS ialah juga merupakan amanat dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pada dasarnya, remunerasi merupakan tunjangan kinerja. Tetapi, di antara tiap kementerian besarannya sangat berbeda jauh. Tunjangan kinerja nantinya dalam sistem single salary akan dibatasi maksimal 5 persen dari gaji. Sehingga, takkan begitu mencolok perbedaannya.

Kelompok berpenghasilan tinggi nantinya bakal merasakan gaji menurun, sementara RPP akan membuat gaji PNS yang rendah jadi meroket. Gaji PNS golongan terendah yang sebelumnya berkisar Rp 4 juta akan mencapai Rp 6 jutaan dalam RPP.

Kini, dalam kementerian “penyeragaman” tersebut menjadi pro dan kontra. Pasalnya, selama ini ada pandangan apabila kementerian menerima remunerasi tinggi maka pekerjaan serta tanggung jawab yang dihadapi itu tantangannya lebih besar.

Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, implementasi single salary yang mengandung unsur ego sektoral memang punya potensi memperlama proses pembahasannya.

“Instansi satu merasa beban kerjanya berat. Kemudian, instansi lain apa mau dikatakan bebannya ringan,” terangnya.

Lina mengungkapkan, sistem pemberlakuan skor alias nilai indeks penghasilan yang menjadi penentu besarnya penghasilan dalam sistem single salary sebenarnya cukup masuk akal. Indeks itu bisa dikaitkan dengan kelangkaan profesi, tanggung jawab, dan risiko sebuah jabatan.

Indeks tersebut dapat dihubungkan dengan profesi yang langka, tanggung jawab serta risiko dari sebuah jabatan.

Contohnya menurut dia adalah PNS yang masa kerjanya sama, namun satunya adalah bendahara sedangkan yang satu lagi adalah sekretaris. Maka, indeks tanggung jawab dan risikonya jelas berbeda.

Jadi, meski sama-sama PNS, namun pejabat yang merupakan sekretaris dengan yang bendahara keuangan kemungkinan penghasilannya berbeda.

Soal single salary, Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani di tempat terpisah tak ingin berkomentar banyak. Ditegaskan olehnya, saat ini kebijakan gaji PNS yang diberikan masih belum berubah. Hal tersebut sesuai dengan ketetapan anggaran di APBN 2018.

“Saya sudah cek ke kepala BKN, dan BKN tidak ada mengajukan kenaikan gaji PNS. Yang dilakukan hanya membuat kajian. Mengenai kebijakan penggajian PNS saat ini masih sama seperti dalam APBN 2018,” terangnya.