Sambut Baik Kenaikan Gaji Polisi, Wakapolri: Bagus Supaya Tidak Pungli


SURATKABAR.ID – Terkait wacana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Syafruddin angkat suara. Ia menyambut baik hal tersebut, demi menghindari pungutan liar (pungli) yang masih kerap ditemui.

Ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat pada Jumat (9/3) kemarin, Wakapolri Komjen Syafruddin mengungkapkan kenaikan gaji bisa meminimalisir kemungkinan praktek pungli yang dilakukan aparat, seperti yang diwartakan Tempo.co, Jumat (9/3/2018).

“Bagus supaya anak buah saya tidak pungli kalau gajinya naik,” kara Syafruddin.

Menurut pria kelahiran 12 April 1961 di Makassar tersebut, dengan adanya kenaikan gaji maka akan sangat berdampak besar bagi para anggota Polri dan tidak lagi melakukan pungli. Pasalnya pungli terjadi karena saat ini polisi menerima gaji yang terbilang cukup rendah.

Namun meskipun demikian, Syafruddin mengungkapkan bahwa pungli di kalangan instansinya sudah banyak berkurang. Hal ini disebabkan karena adanya sanksi berat kepada aparat yang kepergok melakukan pungutan liar.

“Kalau dulunya hanya (sanksi) disiplin, sekarang sel (di penjara),” tambahnya lebih lanjut.

Terkait wacana kenaikan gaji PNS, hal tersebut masih dalam penggodokan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Usulan tersebut diambil, mengingat PNS belum memperoleh kenaikan gaji pokok sejak dua tahun terakhir ini.

Hingga tahun ini, pemerintah masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 mengenai Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 mengenai Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagai acuan untuk menentukan besaran gaji PNS.

Gaji para TNI terangkum dalam PP Nomor 31 Tahun 2015, sementara Polri dalam PP Nomor 32 Tahun 2015. Dan berdasarkan Sekretariat Kabinet, gaji paling rendah yang diterima TNI dan Polri (prajurit dua/bhayangkara dua masa kerja 0 tahun) adalah Rp 1.565.200. Untuk gaji tertinggu TNI dan Polri (jenderal/laksamana/marsekal/jenderal) adalah Rp 5.646.100.

Untuk gaji terendah anggota TNI/Polri dengan golongan tamtama berpangkat kopral kepala/ajun brigadier Rp 1.825.600. Dan gaji tertinggi golongan tamtama dengan pangkat kopral kepala/ajun brigadier masa kerja 28 tahun adalah Rp 2.819.500.

Bagi anggota TNI/Polri golongan bintara berpangkat sersan dua/brigadier dua dengan masa kerja 0 tahun mendapatkan gaji sebesar Rp 2.003.300. Sedangkan gaji golongan bintara dengan pangkat pembantu letnan satu/ajun inspektur satu masa kerja 32 tahun dari Rp 3.622.400 menjadi Rp 3.839.300.

Gaji terendah para TNI/Polri dengan golongan pertama (letnan dua/inspektur dua masa kerja 0 tahun menjadi Rp 2.604.400. Sementara gaji tertinggi perwira pertama dengan pangkat kapten/ajun komisaris masa kerja 32 tahun Rp 4.551.700.

Perwira menengah TNI/Polri berpangkat mayor/komisaris dengan masa kerja 0 tahun menerima gaji sebesar Rp 2.856.400. Dan bagi perwira menengah TNI/Polri dengan pangkat colonel/komisaris besar masa kerja 32 tahun mendapatkan gaji senilai Rp 4.992.000.

Kemudian gaji terendah perwira tinggi TNI/Polri berpangkat brigjen/laksamana pertama/marsekal pertama/brigjen dengan masa kerja 0 tahun yakni Rp 3.132.700. Lalu gaji tertinggi sebesar Rp 5.646.100 diterima perwira tinggi TNI/Polri berpangkat jenderal/laksamana/marsekal/jenderal dengan masa kerja 32 tahun.