Kecewa Bandingkan Zaman SBY dan Jokowi, Kadiv Advokasi DPP Partai Demokrat Ingin Tendang Pintu Istana


 

SURATKABAR.ID – Ferdinand Hutahaean selaku Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, mengungkapkan kekecewaannya atas pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi). Melalui akun Twitter @LawanPoLitikJKW, beberapa cuitan yang mengekspresikan kekecewaan beratnya itu dituliskan pada Kamis (08/03/2018).

Awalnya, Ferdinand tampak membandingkan kondisi tanah air di zaman pemerintahan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan zaman Presiden Ir. Joko Widodo (Jokowi) saat ini. Hal tersebut ia dapatkan melalui beberapa dialog dengan tukang ojek.

Dalam kicauannya, dikisahkan ada seorang Pak Syahrul sebagai tukang ojek yang hanya memiliki penghasilan 60 ribu sehari. Hal ini berbanding kontras saat zaman pemerintahan SBY karena saat itu Pak Syarul bisa berpenghasilan uang 250 ribu.

Kemudian, dalam cuitannya itu ia juga menuliskan keluhan pak Syahrul yang belum bisa membayar kontrakan selama 4 bulan.

“Pak Syahrul, tkg ojek. “Dulu pak waktu jaman Bpk, saya bs beli motor dan beli barang2. Skrg malah terjual brg yg dulu saya beli waktu Bpk presiden. Dulu bisa dapat 250 rb sehari. Skrg susahnya minta ampun, paling 60 rb, bahkan bisa ngga dapat apa2.” Capres tunggal?”

Selanjutnya, ia juga menuliskan keluhan Pak Syahrul yang belum bisa membayar kontrakan sehingga tunggakan pun bengkak sampai 4 bulan.

“Pak Syahrul, tkg ojek keliling itu pun sambil menangis berkata terbata : “Sekarang kontrakan 4 bln blm terbayar, mudah2an sy tdk diusir pemilik kontrakan.!” Hancur rasanya mendengar kalimat ini..!!”

Yg paling menusuk ulu hati saya td adlh curhatnya pak Syahrul. Di akhir ceritanya dia berkata sambil menamgis : “Ibu Sy dikampung tak mampu beli apa2, mkn biasanya cm pake garam. Tp skrg garam mahal, ibu sy tak mampu beli. Pengen loncat dan menendang pintu istana,” demikian ia menuliskannya disertai emoji menangis.

Kemudian, Ferdinand Hutahaen menuliskan agar semua orang ikut berdoa dan membantu orang yang merasa kesusahan.

“Andai kalian td ikut mendengar keluh kesah para saudara kita rakyat kecil itu, saya yakin, kalian akan geram dan marah. Pedih..!! Sambil tertunduk aku berdoa, Ya Allah, dengarlah doa mereka ini, mereka umatmu yang sedang kesusahan, tolong kabulkan doa mereka..!”

Ferdinand lantas membandingkan kembali saat SBY masih berada pada tampuk kepemimpinan. Ia menyindir beberapa orang yang mengkritisi kebijakan SBY.

“Org bodoh : SBY berhutang utk subsidi BBM dan listrik, jd beban. Saya : Subsidi BBM dan Listrik dan lainnya setiap tahun sgt besar hampir 500 T. SBY 10 thn cm utang 1300 T atau 130 T/tahun. Artinya subsidi bkn utang kan? Tp dr hasil bumi yg jd hak rakyat. Paham kah si bodoh?”

Hasil Riset Indef Soal Rasio Penciptaan Kerja Era Jokowi Vs SBY

Lebih lanjut, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengumumkan hasil riset mereka mengenai perbandingan indikator penciptaan kerja dalam tiga tahun pertama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibandingkan dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Menurut perhitungan yang kami lakukan, Rasio Penciptaan Kerja (RPK) di era Jokowi-JK lebih rendah dibanding era SBY-Boediono,” ungkap ekonom senior Indef Dradjad H. Wibowo di Kantor Indef, Jakarta Selatan, Selasa (20/02/2018), seperti dilansir dari reportase Bisnis.Tempo.co.

Drajad melanjutkan, pada masa pemerintah SBY-Boediono, 1 persen pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan penduduk yang bekerja sebesar 467 ribu orang. Sementara, pada pemerintahan Jokowi-JK hanya 426 ribu orang. 

Di samping itu, penurunan juga terjadi di sektor pertambangan dan penggalian sebesar hampir 50 ribu tenaga kerja. Sementara saat SBY memerintah, ada 153 ribu lebih pekerja di sektor itu.

Akan tetapi, di sektor konstruksi, era pemerintahan Jokowi-JK memberikan tambahan hampir 135 ribu tenaga kerja di tengah masifnya pembangunan infrastruktur.

“Di sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi berhasil membalikkan angka negatif di era SBY-Boediono menjadi hampir 170 ribu tambahan di era Jokowi-JK,” papar Dradjad.

Meski secara keseluruhan Rasio Penciptaan Kerja (RPK) era SBY lebih tinggi, namun di masa pemerintahan Jokowi-JK, Rasio Penciptaan Kerja (RPK) tercatat tepaling tinggi dalam 10 tahun terakhir.

“Di 2017, penciptaan lapangan kerja meningkat tinggi sekali menjadi 641.183. Itu di luar kebiasaan dan mengundang pertanyaan,” imbuh Dradjad. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan RPK tertinggi di masa SBY-Boediono yang mencatat di angka 589.104.

Pada 2016, pemerintahan Jokowi mencatat penciptaan lapangan kerja sebesar 338.312.

Utang Pemerintah Dalam 2,5 Tahun Jokowi Setara 5 Tahun SBY

Menelaah ulang, dilansir laporan Finance.Detik.com pada Rabu (14/06/2017),  hingga akhir April 2017, utang pemerintah Indonesia sudah mencapai Rp 3.667,41 triliun—merupakan nominal angka yang tidak sedikit.

Bagi Indonesia, utang bukan hal baru lantaran kondisi ini tak hanya terjadi pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) saja. Utang sudah ada sejak masa pemerintahan sebelum-sebelumnya, kendati tak banyak orang yang menyadarinya. Demikian informasi berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menyoal perbandingan tambahan utang era Jokowi dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam kurang lebih 2,5 tahun pemerintahan Jokowi, jumlah utang pemerintah Indonesia bertambah Rp 1.062 triliun.

Rinciannya yakni pada 2015 bertambah Rp 556,3 triliun dan 2016 bertambah Rp 320,3 triliun, lalu pada 2017 dimungkinkan utang bertambah Rp 379,5 triliun. Sehingga total menjadi Rp 3.864,9 triliun.

Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih bergerak pada level yang aman, yakni pada kisaran 27-28%.

Tambahan utang pada 2015 memang sangat besar dan ini disebabkan karena target pajak yang dipasang terlalu tinggi dibandingkan 2014. Sementara satu sisi ekonomi melambat. Belanja yang sudah dikucurkan sangat besar harus ditutup dengan penerbitan utang.

Di periode 2016, hal yang sama hampir saja terulang. Untungnya pada pertengahan tahun, pemerintah memangkas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Sehingga utang tidak bertambah terlalu banyak.

Dalam pemerintahan SBY juga terdapat penarikan utang sepanjang 10 tahun lamanya; kendati tambahan setiap tahunnya tak terlalu besar.

Bila melihat data lima tahun terakhir pemerintahan SBY, yakni 2010 hingga 2014, maka tambahan utangnya hampir sama dengan yang sudah ditarik oleh pemerintahan sekarang.

Totalnya adalah 1.019 triliun. Rinciannya yakni di tahun 2010 sebesar Rp 91 triliun, di tahun 2011 sebesar Rp 127,29, pada 2012 sebesar Rp 169,7 triliun, pada 2013 tambah Rp 379,8 T dan 2014 bertambah lagi sebesar Rp 233,3 triliun.

Rasio utang terhadap PDB masih bergerak pada level yang lebih rendah, yakni pada kisaran 22-24%.

Kondisi fiskal pada pemerintahan SBY dibebani oleh subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik. Ketika pemerintah menahan harga agar tidak naik, maka risikonya ialah subsidi BBM membengkak. Kondisi tersebut harus ditutupi oleh penarikan utang.

Kembali ke masa kini, dalam laporan Kompas.com, Rabu (07/03/2018), utang luar negeri pemerintah hingga akhir Februari 2018 kini sudah mencapai Rp 4.754 triliun. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan kemampuan bayar utang di tengah depresiasi Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Pasalnya, menurutnya, depresiasi kurs Rupiah yang dalam beberapa waktu terakhir menyentuh angka Rp 13.800 per dolar AS juga bisa berimbas ke beban dalam membayar utang.