Dulu Ahok Pilih Cabut Permohonan Banding dan Dipenjara, Alasannya Tak Disangka


Foto: VIVA

SURATKABAR.ID – Vonis hukuman kurungan dua tahun penjara yang diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat pengajuan permohonan untuk Peninjauan Kembali. Timpenasehat hukum Ahok yang mengajukan PK tersebut pada tanggal 2 Februari 2018, dan untuk sidang sudah dimulai pada hari Senin (26/2/2018).

Namun, tak seperti yang dikira, PK ini prosesnya tidak begitu mulus. Pasalnya, banyak pihak tidak setuju serta meminta penolakan terhadap PK tersebut. Alasannya, salah satunya yakni karena Ahok tidak pernah mengajukan kasasi serta mencabut banding terkait putusan hakim soal perkara penistaan agama yang dulu sempat diajukan ke majelis hakim.

Pencabutan banding tersebut berdasarkan permintaan Ahok sendiri pada hari Senin (22/5/2017). Ketika itu alasan dari keputusan Ahok tidak ada yang mengetahui. Lantas, apa sebenarnya yang mengubah pikiran Ahok hingga meminta sang penasihat hukum mencabut banding tersebut?

Fifi Lety Indra pun selaku penasihat hukum sekaligus adik Ahok akhirnya mengungkapkan alasannya ketika menghadiri sidang PK perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, pada hari Senin (26/2/2018).

Fifi menyampaikan bahwa alasan dirinya dituliskan Ahok melalui sebuah surat. Isinya, Ahok tidak mau kalau sampai banding yang dia ajukan menimbulkan benturan keras di antara mereka yang mendukung dirinya dengan mereka yang membencinya.

“Nah kenapa Pak Ahok menarik bandingnya? Nah kami sudah menjelaskan melalui surat Pak Ahok.  Bayangkan waktu itu Pak Ahok ini adalah seorang negarawan. Dia enggak rela kalau pendukungnya maupun pembencinya saling benturan,” ujar Fifi.

“Kalau Pak Ahok waktu itu tetap melanjutkan banding, saya rasa kita tidak akan seperti ini,” lanjut Fifi.

Foto: VIVA

Ahok divonis hukuman dua tahun penjara oleh majelis hakim PN Jakarta Utara terkait kasus penodaan agama. Putusan itu disampaikan persidangan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, pada hari Selasa (9/5/2017).

“Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penodaan agama,” kata Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto.

Hakim, dalam pertimbangannya, menyampaikan hal yang memberatkan maupun meringankan. Di antaranya hal yang memberatkan adalah terdakwa tak merasa bersalah, apa yang diperbuat terdakwa memunculkan keresahan serta membuat umat Islam cedera, serta perbuatan terdakwa bisa menimbulkan perpecahan bagi kerukunan antarumat beragama serta antargolongan.

Sementara, di antaranya hal yang meringankan yakni terdakwa belum pernah ditindak hukum, sikap terdakwa selama persidangan dinilai sopan, selama persidangan sikap terdakwa kooperatif.

Awal mula Ahok terjerat kasus hukum yakni dari pidato yang dia sampaikan di Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, pada tanggal 27 September 2016. Ketika itu, pernyataan Ahok yang terkait dengan Surat Al-Maidah Ayat 51 berujung pada meja hijau.

Ahok dijerat oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 156 KUHP sehubungan dengan kebencian terhadap golongan tertentu. Ahok tak dikenakan jeratan Pasal 156a KUHP mengenai penodaan agama di mana hal itu seperti yang disampaikan dalam dakwaan sebelumnya. Ahok dituntut oleh jaksa untuk hukuman kurungan penjara selama satu tahun, sementara masa percobaannya ialah selama dua tahun.


BAGIKAN

Komentar

komentar


Terpopuler



Berita sebelumyaWanita Ini Mengamuk di Bandara Karena Oleh-olehnya Disita Petugas Juanda
Berita berikutnyaPunya 2 Pacar, Siswi SMA Ini Bingung Saat Hamil, Tak Tahu Siapa Bapaknya