Jaksa Minta MA Tolak PK Ahok, Ini Alasannya


SURATKABAR.ID – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengajukan peninjauan kembali (PK) vonis dua tahun penjara ke Mahkamah Agung (MA).

Terkait hal ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) buka suara. Salah satu anggota JPU, Sapta Subrata, menyebutkan bahwa pengajuan PK ini diajukan karena beranggapan bahwa vonis 1,5 tahun Buni Yani ada sangkut pautnya dengan vonis 2 tahun penjara Ahok.

Meski muncul anggapan itu, Sapto menegaskan bahwa kasus yang menjerat Buni Yani dan Ahok tidak memiliki kaitan apapun. Sebab, delik kedua kasus ini sangat berbeda.

Pada kasus Buni Yani, vonis dijatuhkan sesuai UU ITE. Sementara pada kasus Ahok, vonis dijatuhkan karena adanya penodaan agama Islam. Bukti yang diajukan selama persidangan pun berbeda.

“Deliknya berbeda, sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembuktian karena buktinya beda-beda,” terang Sapta usai sidang PK di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (26/2/2018) kemarin, dilansir kompas.com.

Selain itu, jaksa juga menyoroti adanya alasan pengajuan PK karena kekhilafan hakim selama persidangan yang mengambil dan mencantumkan sebagian fakta, tapi mengabaikan fakta persidangan yang sebenarnya bisa menguntungkan Ahok.

Menurut jaksa, anggapan ini tidaklah benar. Sebelum mengambil keputusan, hakim telah mempertimbangkan fakta persidangan sesuai alat bukti yang dihadirkan.

Sementara itu, fakta yang dianggap dapat menguntungkan Ahok sebenarnya tidak terkait dengan pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan vonis penjara 2 tahun.

“Sehingga sudah tepat pertimbangan majelis hakim yang tidak mempertimbangkan sebagai suatu fakta ketika mempertimbangkan unsur delik yang didakwakan penuntut umum,” lanjut Sapta.

Dengan adanya dua alasan tersebut sebagai dasar pengajuan PK, Sapta menegaskan bahwa PK yang diajukan Ahok tak dapat diterima, sesuai Pasal 263 ayat 2 KUHP. Jaksa juga meminta agar MA menolak PK tersebut.