Pembubaran IGGI Era Soeharto Versus Blusukan Jokowi-IMF


SURATKABAR.ID – Semasa Orde Baru saat Soeharto memerintah sebagai Presiden RI, ada organisasi kreditur yang bernama IGGI. Waktu itu, JP Pronk yang merupakan Menteri kerja sama luar negeri Belanda bertindak sebagai ketua IGGI. Secara pribadi, ‘Meneer’ ini bersahabat dengan menteri Ekonomi Keuangan dan Industri (Ekuin) Radius Prawiro. Konon, Soeharto menganggap JP Pronk seperti layaknya seorang gubernur jenderal Belanda.

Namun, meski banyak bersahabat dengan para pejabat Indonesia, Pronk dan IGGI tidak mendapat perlakuan khusus atau keistimewaan. Bahkan bila perlu, ketika dianggap bertindak berlebihan, Pronk tetap saja diputuskan ‘minggir dari gelanggang’. Demikian sebagaimana dilansir dari laporan Republika.co.id, Senin (26/02/2018).

Melansir laman Wikipedia.org, IGGI sendiri merupakan singkatan dari Intergovernmental Group on Indonesia; alias Kelompok Antarpemerintah bagi Indonesia. IGGI merupakan kelompok internasional yang didirikan pada tahun 1967 dan diprakarsai oleh Amerika Serikat untuk mengkoordinasikan dana bantuan multilateral kepada Indonesia.

Yang menjadi anggota IGGI adalah Bank Pembangunan Asia, Dana Moneter Internasional, UNDP, Bank Dunia, Australia, Belgia, Britania Raya, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Selandia Baru,Swiss dan Amerika Serikat.

Sekitar tahun 1991-an, sebuah peristiwa terjadi. Saat itu, Pronk merasa dirinya luar biasa dan bisa mendikte kebijakan ekonomi Indonesia. Seperti diketahui, IGGI terdiri dari para negara kreditur Indonesia, baik bilateral maupun multilateral. Ini mencakup Bank Dunia dan ADB, sedangkan negara anggotanya terdiri banyak negara barat, terutama negeri Jepang.

Waktu itu, IGGI dinilai sebagai organisasi yang ‘maha penting’. Lembaga ini dianggap sebagai lembaga Ratu Adil atau Robin Hood yang membagi-bagikan uang secara gratis kepada negara terlantar dan atau orang miskin.

“Nah, pada suatu hari ketika Pronk ke Indonesia saat itu dia juga sibuk  melakukan ‘blusukan’ di banyak kantong masyarakat miskin. Pak Harto marah besar atas tindakan Pronk. Dia menganggap Pronk bertindak seperti Gubernur Jenderal Belanda zaman Penjajahan Belanda. Imbasnya, Pak Harto dengan segera membubarkannya; IGGI yang menjadi lembaga kredit untuk Indonesia itu. Pak Harto kala itu bilang: ‘ora dibantu ora pathekan’ (tidak dibantu tidak kurapan)!,” demikian Fuad Bawazier selaku mantan Menteri Keuangan mengisahkan.

Setelah mengeluarkan kebijakan pembubaran IGGI tersebut, Pak Harto pun bertindak cepat lagi tegas. Radius Prawiro yang merupakan Menteri Ekuin saat itu segera dipanggil ke Cendana. Pertemuan berlangsung pada sore hari di rumah pribadi Pak Harto. Dalam perjumpaan tersebut, Radius diminta untuk menyampaikan keputusan kepada Pronk baik secara resmi maupun tertulis kepada Pronk.

Tak hanya itu, Radius pun diperintahkan  untuk menyerahkan surat tersebut langsung ke JP Pronk. Bahkan, pada malam itu juga Pak Radius disuruh berangkat ke Belanda untuk menemui Pronk.

“Saya tahu karena waktu berkantor di lapangan Banteng. Jadi saya paham apa yang terjadi,” tukas Fuad kemudian.

Mengganti Nama IGGI Jadi CGI

Atas kebijakan pembubaran IGGI itu, para teknokrat Indonesia saat itu pun bingung dan takut atas keputusan Pak Harto. Namun demikian, tak ada satu pun yang berani menentangnya. Sebagai akibat, secara diam-diam para teknokrat—Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Radius Praqiro—berusaha menghimpun kembali para kreditor Indonesia IGGI. Mereka menggantinya dengan nama baru yakni CGI (Consultative Grup in Indonesia). JP Pronk tak diperbolehkan ada di dalam organisasi tersebut.

“Makanya sekarang saya heran kalau sekarang ada keinginan bos IMF diajak blusukan ke pasar-pasar. Apa itu maksudnya dan di mana harga diri serta kedaulatan bangsa Indonesia. Mbok kalau pengin berkuasa tidak dengan memakai cara begitu,” tandas Fuad.

Apalagi di peringatan ’50 Tahun Konferensi Asia Afrika’ di Bandung beberapa waktu lalu, ada yang berpidato di muka umum dan mengatakan ‘Go to Hell with You Aid’. Ini jelas persis dengan pernyataan Bung Karno yang menginginkan kemandirian dan berlakunya Trisakti.

“Tapi kenapa ternyata hasilnya begini? Kenapa banyak orang lupa dan  seperti membalik omongannya sendiri?,” sebut Fuad.

Sebelumnya, diberitakan Presiden Joko Widodo mengajak Managing Director International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde blusukan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan, hari ini, Senin (26/02/2018). Presiden Jokowi dan Christine tiba di RSPP sekitar pukul 11.15 WIB.

Jokowi yang didampingi Direktur BPJS Fachmi Idris lantas menjelaskan kepada Christine soal penanggulangan medis apa saja yang dibiayai oleh KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) secara umum. Selain itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan soal fasilitas kesehatan apa saja yang didapatkan oleh penerima KIS, seperti dilansir dari laporan Kompas.com.

Sebelum blusukan, Presiden Joko Widodo menerima delegasi dari Dana Moneter Internasional (IMF) di Istana Merdeka Jakarta. Delegasi IMF yang hadir adalah Managing Director IMF Christine Lagarde, Director Asia Pacific Department IMF Changyong Rhee, Director Communication  Department IMF Gerard Thomas Rice, Secretary of the IMF Jianhai Lin, Senior Resident Representative for Indonesia John G Nelmes, dan Division Chief for Indonesia and Asia Pacific Department IMF Luis E Breuer.

Delegasi IMF diterima Presiden Jokowi sekitar pukul 10.10. Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Gubernur BI Agus Martowardojo. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup.

Konsep Trisakti

Menyoal bagaimana sebenarnya konsep Trisakti yang disinggung oleh mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier di atas, yang dahulu dibuat oleh Proklamator Soekarno, “Sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat perlu dan mutlak memiliki tiga hal, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Itu yang Bapak maksud dengan Trisakti,” ujar Maulwi ketika mencontohkan ucapan Soekarno, dikutip dari buku ‘Maulwi Saelan Penjaga Terakhir Soekarno’ yang ditulis Asvi Warman Adam dan 3 rekannya, melansir laporan Detik.com, Jumat (3/10/2014)‎.

Menurut Soekarno, hanya dengan mengetahui ilmu pengetahuan modern dan mengerti sejarah kebudayaan Indonesia barulah konsep Trisakti miliknya dapat dipahami.

“Kalau diamati dengan teliti dan mendalam tentang Trisakti yang dimaksud Soekarno, pemikiran itu akan dapat menyusun kekuatan dan pembangunan bangsa sekaligus character bulding,” tambah Maulwi.

Lebih lanjut, konsep Trisakti ini dapat membuat Indonesia bergaul di kancah internasional dengan penuh harga diri serta menghormati kedaulatan masing-masing. Selain itu, Indonesia diyakini dapat merencanakan dan menyusun pola kerja sama ekonomi dengan negara-negara industri besar berdasarkan kepercayaan diri dan saling menguntungkan.

“Melihat keadaan saat ini, banyak gagasan pikiran Bung Karno yang relevan untuk menjawab dan memecahkan problematika sosial yang dihadapi bangsa Indonesia,” imbuhnya.

Tentang membangun karakter rakyat Indonesia, Soekarno mengaku bukanlah hal yang mudah. Ini dikarenakan saat itu bangsa Indonesia baru saja merdeka dari penjajahan Belanda selama tiga setengah abad, dan tiga setengah tahun oleh Jepang. Hal ini membuat bangsa Indonesia (saat itu) sudah terbiasa sebagai bangsa kuli di antara bangsa-bangsa lainnya.

“Akibat perjuangan melawan Belanda, banyak terjadi kerusakan material, mental, serta moral. Memperbaiki kerusakan mental dan moral lebih sukar daripada memperbaiki kerusakan material,” tegas Soekarno saat itu.

“Revolusi adalah suatu hal yang harus dijalankan dengan aksimu dan idemu sendiri. Perjalanan rakyat yang berjuang tidak pernah berhenti. Demikian penjelasan Bung Karno pada saya,” pungkas Maulwi.