Soal Permintaan Dampingi Prabowo, Anies Berikan Jawabannya


    SURATKABAR.ID – Berdasarkan data dari sejumlah survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga, nama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjadi salah satu tokoh politisi yang mendapat pertimbangan signifikan di Pilpres 2019. Sebagai kandidat yang cukup diperhitungkan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dinilai memiliki potensi menjadi calon wakil presiden (cawapres) Republik Indonesia yang selanjutnya.

    Melansir laporan JawaPos.com, Senin (26/02/2018), Lembaga Survei Alvara belum lama ini memaparkan bahwa Anies merupakan figur yang paling diinginkan publik untuk mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

    Apabila menggandeng Anies, Prabowo dinilai berpeluang bersaing dengan Jokowi.

    Merespon hasil survei tersebut, Anies belum mau berkomentar banyak. Sewaktu wartawan menanyakannya, Anies langsung membantah keinginannya untuk menjadi wakil mantan rival Joko Widodo di Pilpres 2014 lalu itu.

    Enggaklah, enggak,” jawab Anies kepada wartawan saat ditemui di Menara 165, Simatupang, Jakarta, Sabtu (24/02/2018), demikian sebagaimana dilansir dari RMOL Jabar (Jawa Pos Grup).

    Sebelumnya, diberitakan bahwa dalam survei Alvara, sebanyak 60 persen responden menginginkan Anies Baswedan untuk dipasangkan dengan Prabowo.

    “Sedangkan Cak Imin, berada di posisi berikutnya, sebanyak 59,4 persen,” ungkap Hasanuddin Ali yang merupakan Direktur Utama Alvara, di Hotel Oria, Jakarta, Jumat (23/02/2018).

    Tak Ada Potensi Perpecahan Jika Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

    Di lain pihak, Bambang Soesatyo (Bamsoet) selaku Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar berpendapat, jika Joko Widodo (Jokowi) berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang, maka potensi perpecahan di masyarakat akan dapat dihindari.

    “Jadi supaya tanpa ada pertarungan sengit yang berpotensi menimbulkan luka terhadap kelompok bangsa-bangsa,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/02/2018), mengutip laporan JawaPos.com.

    Seingat Bamsoet—demikian sapaan akrabnya, butuh waktu lama untuk menyembuhkan luka akibat Pilpres 2014 tersebut. Di parlemen sendiri, memakan waktu hingga dua tahun lamanya guna ‘mendamaikan’ Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).

    “Akhirnya kinerja pemerintahan satu tahun kemarin paska pilpres kan agak stuck, tidak langsung bisa berlari karena parleman ada perpecahan,” terang Bamsoet.

    Oleh karenanya, Bamsoet berharap agar kejadian di Pilpres 2014 tak terulang lagi di Pilpres 2019 mendatang, sehingga potensi perpecahan bisa ditekan jika Prabowo menjadi pendamping Jokowi.

    “Saya pikir dibutuhkan kesadaran bagi anak bangsa mendahulukan kepentingan rakyat dan mendorong pasangan yang minim potensi perpecahan,” tandasnya kemudian.

    Seperti diketahui, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah mengusung Jokowi sebagai capres di 2019 mendatang. Saat ini, para kader Partai Gerakan Indonesia Raya (‎Gerindra) pun terus mendorong Prabowo untuk bisa ikut serta di pilpres.

    Bamsoet menambahkan, jika Jusuf Kalla (JK) tak bisa maju sebagai cawapres lagi karena terbentur undang-undang, maka pasangan ideal yang berpotensi saat ini adalah Jokowi-Prabowo. JK sudah dua kali menjadi wakil presiden. Dengan begitu, sesuai ketentuan perundang-undangan, JK tak  bisa lagi mencalonkan diri sebagai cawapres.

    “Kalau Pak JK tidak boleh, maka yang ideal adalah pasangan Jokowi dan Prabowo,” pungkas Bamsoet.