Gugatan Ditolak, Nonpribumi Dilarang Punya Tanah di Jogja

SURATKABAR.IDMajelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta menolak gugatan atas Surat Instruksi Wakil Gubernur (Wagub) DIY Nomor 898/I/A/1975 tentang Larangan Kepemilikan Hak atas Tanah bagi Warga Nonpribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Putusan ini dibacakan majelis hakim dalam sidang di PN Yogyakarta pada Selasa (20/2/2018).

“Iya benar, hasil sidang kemarin seluruh permohonan penggugat ditolak,” ujar Sari Sudarmi selaku bagian Humas PN Kota Yogyakarta dikutip dari Kompas.com, Kamis (22/2/2018).

Sebelumnya, seorang pengacara Handoko tidak terima dengan aturan tersebut yang dinilai diskriminatif. Handoko menilai bahwa hal tersebut bertentangan dengan Inpres 26/1998 dan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Handoko menilai bahwa gubernur dan BPN telah menyalahi hukum.

Alih-alih mengajukan gugatan, Handoko justru ditolak dan majelis hakim memberi pernyataan tak terduga. “Mengadili dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat, menghukum penggugat membayar biaya perkara Rp 407.000,” kata ketua majelis hakim Cokro Hendro Mukti di PN Yogyakarta dikutip dari Detik.com, Selasa (20/2/2018).

Tentu saja pernyataan majelis hakim bukan tanpa alasan. Instruksi Wagub DIY tidak bisa diuji di pengadilan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, karena bukan merupakan peraturan perundangan, melainkan peraturan kebijakan setelah berlakunya UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Sehingga untuk mengetahui apakah penerapan produk peraturan kebijakan merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dalil penggugat, hanya bisa diuji dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik,” terang Cokro.

Selain itu, berdasarkan sejarah, hak asal-usul, dan UU Keistimewaan DIY, maka Pemda DIY diberi keistimewaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain. Untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa yang terdiri dari tata cara pengisian jabatan dan tugas gubernur/wagub, kelembagaan Pemda DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

Lagipula tujuan Instruksi Wagub DIY tersebut sudah tepat untuk melindungi masyarakat ekonomi lemah, keistimewaan DIY, menjaga kebudayaan dan keberadaan Kasultanan Yogyakarta, keseimbangan pembangunan masa depan DIY, dan demi pembangunan masa depan DIY.

Handoko menanggapi alasan majelis hakim tersebut dan berencana mengajukan banding atas putusan hakim.

“Melindungi golongan lemah, harusnya pengukurannya kekayaan, luasan tanah, bukan ras. Masalah putusan bukan kewenangan saya, saya hormati putusan hakim tapi saya akan banding,” tandasnya seperti yang dikutip dari Detik.com, Kamis (22/2/2018).