Nama SBY Muncul di Kasus Korupsi e-KTP, Nazaruddin Beri Pengakuan Mengejutkan

SURATKABAR.ID Masih hangat di telinga masyarakat Indonesia tentang keributan antara Fahri Hamzah, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin yang menjadi tersangka kasus Wisma Atlet Hambalang. Fahri menganggap bahwa Nazaruddin dan KPK bersekongkol untuk menyerang orang-orang yang tidak bersalah.

Hal ini terkait dengan pernyataan Nazaruddin yang mengatakan bahwa dirinya memiliki bukti Fahri melakukan korupsi saat masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR. Nazaruddin akan segera menyerahkan berkas sebagai bukti kebusukan Fahri Hamzah.

Dilansir dari Antaranews.com, Senin, (19/02/2018), Nazaruddin mengungkapkan hal tersebut seusai menjadi saksi untuk Setya Novanto, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik yang merugikan keuangan negara hingga mencapai nilai Rp 2,3 triliun.

Hawa panas skandal e-KTP ini semakin tak terkendali ketika Mirwan Amir memberi kesaksian bahwa mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga terlibat. Namun, bertolak belakang dengan pernyataan Nazaruddin jika SBY sama sekali tidak ikut-ikutan.

“Masalah Pak SBY, soal e-KTP, Pak SBY itu tidak pernah terlibat dan tidak pernah kita di Cikeas itu, seperti yang dibilang Mirwan Amir, Ibas juga tidak terlibat sama sekali. Makanya dari awal tuntutan Pak Irman yang komplit itu tidak ada nama Pak SBY ataupun nama Ibas,” jelas Nazaruddin.

Ketika memberikan pernyataan tegas tentang keterlibatan SBY setelah menjadi saksi persidangan Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/02/2018), Nazaruddin meminta Anas Urbaningrum untuk jujur.

Ia menyebut bahwa Anas selalu membawa nama Partai Demokrat untuk kepentingan pribadi. Nazaruddin meminta Anas untuk mengakui kesalahannya di Hambalang, Wisma Atlet, kasus perguruan tinggi, dan juga di akademik daripada harus berkoar-koar akan gantung di Monas.

Ia pun menantang KPK untuk membongkar nama-nama lain yang terlibat dalam skandal sekelas e-KTP. Secara gamblang, Nazaruddin memberikan pernyataan bahwa beberapa kepala daerah seperti Isran Noor selaku bupati Kutai Timur, Irwan selaku bupati Kepulauan Meranti, dan Wardan bupati Indragiri Hilir juga perlu ditelusuri dengan bukti-bukti nominal dan lokasi penyerahan uang yang sudah ada.