Di Kantor Pajak Australia, Makan Siang Kelamaan Bakal Dapat Peringatan


Foto: Detik

SURATKABAR.ID – Kantor Pajak Australia (Australian Tax Office atau ATO) mendesak para stafnya agar melaporkan rekan kerja mereka yang kelamaan ketika makan siang ataupun membuang-buang waktu di kantor untuk sarapan maupun membaca koran.

“Poin Utama:

Memo ATO mendorong pegawai melaporkan rekannya yang buang-buang waktu

Itu termasuk makan siang berlama-lama, makan pagi, baca koran

Pegawai diperingatkan buang waktu dan menyalahgunakan jam kerja bisa dianggap penipuan”

Dokumen berdasarkan UU Kebebasan Informasi memperlihatkan manajemen ATO sudah mengeluarkan peringatan pada pegawainya kalau memalsukan jam kerja ataupun mengulur-ulur waktu dapat dianggap kecurangan.

“Anda mungkin pernah melihat hal itu sebelumnya,” demikian disebutkan di dalam memo yang ditujukan untuk semua staf.

“Seorang rekan membuat kebiasaan makan siang berkepanjangan. Atau selalu pulang kantor lebih awal. Atau menghabiskan jam pertama di kantor untuk sarapan dan membaca koran … atau semua hal tersebut,” ujarnya.

“Mungkin mereka hanya tak menyadari waktu atau ceroboh dan bukan sengaja. Mungkin memang ada penjelasan masuk akal,” imbuhnya.

“Atau boleh jadi kecurigaan Anda benar dan mereka tidak mencatat jam kerjanya dengan tepat,” tulis memo tersebut.

Seperti dilansir dari Detik.com, selanjutnya memo yang dikirimkan bulan Desember itu menyatakan kalau para staf memiliki kewajiban untuk melaporkan kecurangan pada penyidik, yang nanti bakal memastikan untuk istirahat makan siang yang berkepanjangan itu apakah dapat dibenarkan.

Disebutkan mungkin para staf merasa tak nyaman untuk melaporkan rekan kerja mereka, jadi dipastikan kalau laporan mereka bakal dianggap rahasia.

“Ketika laporan dibuat, akan diperiksa namun tidak akan dipastikan seperti apa hasilnya,” tulis memo tersebut.

“Jika ada penjelasan masuk akal, hal itu akan diidentifikasi. Jika tidak ada, makan akan diambil tindakan yang tepat,” lanjutnya.

“Hal ini menimbulkan sanksi berdasarkan kode etik, persyaratan menyelesaikan jam kerja yang tidak tepat, dan menjadi catatan masalah pada yang bersangkutan,” ujarnya.

Memo tersebut menunjukkan juga upaya dalam memantau waktu luang untuk pegawai negeri ketika mengambil cuti menurut akumulasi lembur.

Tindakan keras yang dilakukan terkait pelanggaran jam kerja tak hanya terjadi pada kantor pajak saja, hingga mendorong diperlukannya disiplin pegawai untuk bertahun-tahun lamanya.

Memperbaiki fleksibilitas kerja dilakukan oleh banyak instansi pemerintah lainnya. Mereka mengaku bahwa hal itu bisa meningkatkan produktivitas serta budaya yang ada di tempat kerja.

Menurut keterangan dari pengurus serikat pekerja Australia Services Union (ASU) di kantor itu, Jeff Lapidos, justru memo ATO melemahkan upaya tersebut.

“Hal ini sama sekali tidak produktif,” ujarnya kepada ABC.

“Alih-alih mengandalkan manajer yang memiliki hubungan baik dengan staf. Hal ini malah bergantung pada staf yang melaporkan orang lain yang tidak mereka sukai,” ujar Lapidos.

“Bertentangan dengan budaya kerja yang saya kira ingin dikembangkan kantor pajak yaitu kerjasama mengelola sistem pajak,” terangnya.

Lapidos menjelaskan bahwa para staf sering tak mengetahui apakah rekan mereka sudah mendapatkan izin terkait ketidakhadiran mereka.

“Anda cemburu karena orang lain tidak bekerja. Anda tidak tahu kenapa dan tidak dalam posisi mencari tahu. Dan karena Anda tidak menyukainya, Anda kemudian melaporkannya,” kata Lapidos.

Juru bicara ATO menyampaikan pada ABC kalau sebagian besar staf sudah benar melakukan jam kerja mereka.

“Integritas itu urusan setiap orang dan kami terus meningkatkan kesadaran mengenai integritas terhadap para staf,” ujarnya.

“ATO memiliki fokus yang cukup lama dalam melaksanakan komunikasi dan pendidikan guna memastikan pegawai mengetahui kewajiban mereka,” imbuhnya.

“Kami mendorong semua staf kami untuk membicarakan masalah di tempat kerja dengan manajernya, termasuk pola kerja rekan mereka yang tidak beraturan,” tuturnya.