14 Partai Politik yang Resmi Jadi Peserta Pemilu 2019


SURATKABAR.ID – Saat dikonfirmasi pada Sabtu (17/02/2018), Komisi Pemilihan Umum (KPU) diketahui telah menetapkan 14 partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum 2019. Deretan partai politik tersebut dinilai sudah memenuhi verifikasi faktual secara nasional serta syarat administrasi yang diperlukan.

Melansir laporan Kompas.com, keempat belas partai politik yang lolos jadi peserta Pemilu 2019 tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Partai Amanat Nasional (PAN),
  2. Partai Berkarya,
  3. PDI Perjuangan,
  4. Partai Demokrat,
  5. Partai Gerindra,
  6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia,
  7. Partai Golkar,
  8. Partai Hanura,
  9. Partai Keadilan Sejahtera,
  10. Partai Kebangkitan Bangsa,
  11. Partai Nasional Demokrat,
  12. Partai Persatuan Indonesia,
  13. Partai Persatuan Pembangunan,
  14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, menetapkan 14 parpol yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tahun 2019,” demikian dijelaskan oleh Hasyim Asy’ari selaku komisioner KPU di Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta Pusat, Sabtu (17/02/2018). Seperti dikutip dari reportase Detik.com.

Seperti diketahui, faktor yang diperhitungkan dalam administrasi dan verifikasi faktual yakni mencakup keberadaan pengurus inti parpol di tingkat pusat, keterwakilan wanita minimal 30 persen dan domisili kantor tetap di tingkat DPP.

Selanjutnya, ada tambahan syarat di tingkat Provinsi yaitu memenuhi keanggotaan di 75 persen Kabupaten/Kota di 34 provinsi.

Sedangkan untuk ketentuan yang terakhir adalah status sebaran pengurus sekurang-kurangnya 50 persen kecamatan pada 75 persen Kabupaten/Kota di 34 provinsi.

2 Partai Tak Lolos Verifikasi Faktual

 

Dari 16 partai yang mendaftar, dua di antaranya tidak lolos verifikasi faktual. Dua partai yang dimaksud yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

PBB dianggap tidak memenuhi syarat lantaran sebaran anggotanya di Papua Barat kurang dari 75 persen.

“Kesimpulan status PBB secara nasional dinyatakan tidak memenuhi syarat disebabkan Provinsi Papua Barat di Kabupaten Manokwari Selatan tidak memenuhi syarat,” ujar Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU.

Di sisi lain, PKPI dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam kepengurusan dan keanggotaan di mana sekurang-kurangnya di 75 persen di Kabupaten/Kota.

Selain itu, PKPI juga tidak memenuhi syarat sebaran kepengurusan PKPI sekurang-kurangnya 50 persen dari jumlah kecamatan pada 75 persen jumlah Kabupaten/Kota di 34 provinsi.

Usai pembacaan rekapitulasi nasional penetapan peserta Pemilu, KPU membuat surat keputusan penetapan peserta. Selanjutnya, berita acara hasil rekapitulasi diserahkan KPU ke masing-masing perwakilan partai politik.