Soal Revisi UU MD3, Mahfud MD: DPR Mengacaukan Garis Ketatanegaraan


SURATKABAR.ID – Mahfud MD yang merupakan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan pakar hukum tanah air juga ikut bersuara sehubungan disahkannya revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) oleh DPR RI. Menurutnya, dengan demikian DPR RI telah mengacaukan garis ketatanegaraan yang sudah diatur sebelumnya.

“DPR itu sudah mengacaukan garis-garis ketatanegaraan ya. Soal etika dicampur aduk dengan persoalan hukum,” tukas Mahfud saat ditemui di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (14/02/2018). Demikian sebagaimana dilansir dari reportase Kompas.com.

Menurut Mahfud, DPR tak boleh ikut campur dalam hal penegakan hukum‎. Ini dikarenakan wilayah tersebut merupakan urusan dan kewenangan pihak kepolisian dan kejaksaan.

“Misalnya orang dianggap menghina DPR atau apa, itu tidak perlu dewan etik, sudah ada hukumnya KUHP pidana, menghina atau mencemarkan pejabat publik atau lembaga publik, sudah ada hukumnya. Kenapa dimasukkan lagi MKD yang harus melapor?”‎ tandas Mahfud, seperti dikutip dari liputan Tribunnews.com.

Seperti diketahui, dalam revisi UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) oleh DPR RI yang baru disahkan tersebut, terdapat pasal yang mencerminkan campur aduknya etika dengan hukum. Pasal tersebut memberikan wewenang kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengadukan orang yang dinilai merendahkan martabat DPR secara lembaga dan atau perorangan.

Mahfud MD mencontohkan, saat ada orang yang menghina anggota DPR, tak perlu masuk ke Dewan Etik. Karena, kata Mahfud, sudah ada aturan hukumnya dalam KUHP pidana tentang penghinaan dan mencermarkan nama pabik pejabat publik atau lembaga publik.

“Harusnya DPR kalau mau campur adukkan penegakan hukum dengan etika, ya itu tidak boleh,” tegas Mahfud.

Sebelumnya, diberitakan bahwa DPR RI mengesahkan revisi UU MD3 melalui rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Senin (12/02/2018) kemarin.

Meski diwarnai interupsi dari fraksi PPP dan walk out dari Partai Nasdem, Fadli Zon sebagai pimpinan rapat tetap mengetuk palu yang menandakan pengesahan UU tersebut.

“Apakah revisi Undang-Undang MD3 dapat disetujui?” tanya Fadli.

“Setuju,” jawab para wakil rakyat yang tersisa.

 

Berpotensi Ciptakan Kemunduran Demokrasi

Secara terpisah, Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Maneger Nasution menilai, dua aturan antikritik lembaga eksekutif dan legislatif berpotensi menciptakan kemunduran demokrasi di Indonesia. Dua aturan tersebut yakni disahkannya RUU tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (RUU MD3) dan pasal penghinaan terhadap presiden.

Maneger mengungkapkan, di parlemen UU MD3 yang telah disahkan, dimasukkan pasal imunitas dan kewenangan lebih DPR untuk mengkriminalisasi siapa saja pengkritik yang merendahkan parlemen.

Di sisi lain, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan disahkan juga membuka ruang pidana bagi pengkritik presiden sebagai pasal penghinaan presiden, seperti dikutip dari reportase Republika.co.id.

“Ini setali tiga uang proses kemunduran demokrasi kita, ketika kebebasan berpendapat dan kritik rakyat atas kinerja eksekutif dan legislatif tidak sesuai dengan keinginan masyarakat,” ucap mantan Komisioner Komnas HAM ini kepada jurnalis.