Pemerintah Godok Perpres Guna Permudah Tenaga Kerja Asing Masuk Indonesia


SURATKABAR.ID Terkiat masalah masuknya tenaga kerja asing (TKA) ahli, pemerintah tengah mempersiapkan Peraturan Presiden (Perpres).

Hal tersebut berkaitan dengan intruksi presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada bawahannya untuk memudahkan jalur investasi, jalur ekspor hingga TKA ahli ke Indonesia.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan jika Perpres tersebut hingga kini tengah digodok. Beberapa hal yang masih dikaji antara lain perihal mengenai izin tinggal dan rekomendasi kerja dari kementerian dan lembaga terkait.

“Jadi untuk tenaga kerja asing, kami sebenarnya cenderung akan ada Perpres untuk itu,” papar Darmin ditemui di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Selasa (13/2/2018).

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengungkapkan jika pihaknya sebenarnya telah melakukan koordinasi dengan kementrian dan juga lembaga guna menghilangkan tahap rekomendasi izin TKA. Hal itu diharapkan bisa mempercepat proses masuknya TKA tersebut.

“Kemarin itu kan masalahnya rekomendasi-rekomendasi dari sektor kan. Ya sudah keputusan akan itu akan diikuti, laporan yang saya terima itu kan katanya bakal dihilangkan. Itu nantinya sudah akan lebih cepat,” jelas Hanif.

Meski demikian ia menyatakan belum mengetahui apakah untuk penyederhanaan inzin masuknya TKA ahli ini diperlukan aturan dengan tingkatan yang lebih tinggi, misalnya Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah.

“Nah kalau soal itunya (aturannya) kan ada konsekuensi, ada perubahan regulasi tertentu, terus ada mungkin regulasi lebih tinggi, ini masih dikaji. Tapi kalau prinsipnya, apa yang harus diubah dari segi konten ini tinggal melanjutkan saja (yang sudah dikerjakan),” pungkas dia.

Pernyataan Hanif tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Bagian Biro Humas Kemnaker Sahat Sinurat.

“Kami sudah lakukan penyederhaan izin TKA agar tidak lagi berbelit-belit. Tapi artinya TKA itu hanya tenaga ahli yang bekerja betul-betul ahli dibidangnya,” katanya, Kamis (1/2/2018), dikutip dari republika.co.id.

Sebelumnya, presiden Jokowi meminta agar izin TKA ahli tidak berbelit-belit. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Jokowi telah memberikan intruksi perihal itu ke kementrian terkait.

“Dan Presiden sudah instruksikan ke seluruh kementerian terkait. Menkumham, Menaker, menteri teknis ada di perdagangan, perindustrian, KKP, Kementerian ESDM, untuk disederhanakan. Diberikan waktu dua minggu,” kata Pramono, di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (31/1/2018), dikutip dari republika.co.id.


BAGIKAN

Komentar

komentar


Terpopuler



Berita sebelumyaHoax! Media Indonesia Klarifikasi Perihal Berita Megawati Tiadakan Adzan di Masjid
Berita berikutnyaInilah Senjata Tradisional Paling Mematikan di Dunia, Asli dari Indonesia