Bongkar Aktor Besar Korupsi e-KTP, Antasari Azhar Siap Dampingi Firman Wijaya Hadapi SBY


SURATKABAR.ID – Kamis (8/2/2018), koordinator tim penasihat hukum Firman Wijaya, Boyamin Saiman, menagatakan bahwa Antasari Azhar siap menjadi penasihat tim advokasinya. Hal itu disebut Boyamin sebagai dukungan Antasari pada Firman Wijaya.

Seperti diberitakan laman antranews.com, Boyamin mengatakan bahwa keahlian dan pengalaman mantan jaksa senior itu sangat dibutuhkan tim kuasa hukum dalam menghadapi tuduhan pencemaran nama baik yang diterima Firman Wijaya.

Boyamin yakin Antasari pasti mampu membedah unsur-unsur pasal pencemaran nama baik yng diatur KUHP Pasal 310 dan 311 yang mana dituduhkan pada Firman Wijaya oleh Susilo Bambang yudhoyono (SBY).

Boyamin pun menilai bahwa Firman tak pernah menuduh SBY terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

“Firman Wijaya tidak pernah terucap kalimat menuduh SBY terlibat korupsi eKTP,” kata Boyamin.

“Kami yakin apa yang disampaikan Firman Wiajaya terukur dan tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik dan Antasari pasti bisa banyak membantu bahwa Firmn Wijaya tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik sehingga penyelidikan kepolisian dihentikan,” imbuhnya.

Saat ini, ucap Boyamin, sudah ada puluhan pengacara yang mendampingi Firman Wiajaya.

“hasil pembicaraan saya dengan Firman Wijaya hari ini, disepakati saya ditunjuk untuk menjadi koordinator kuasa hukum Firman Wijaya dalam menghadapi pelaporan ke Bareskrim Polri dnegan tuduhan pencemaran nama baik,” ujar Boyamin.

Dikutip dari kompas.com, sebelumnya Firman Wijaya menyebut fakta persidangan berupa keterangan saksi yang mana itu mengungkap siapa sebenarnya aktor besar di balik kasus korupsi e-KTP.

Menurut Firman, berdasar keterangan saksi, proyek e-KTP dikuasai oleh pemenang pemilu pada 2009, yaitu Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara saksi yang dimaksud Firman itu adalah politisi Demokrat, Mirwan Amir.

“Mirwan bilang, dia sampaikan kepada pemenang Pemilu 2009 bahwa urusan e-KTP ini ada masalah, jangan dilanjutkan. Tapi instruksinya tetap diteruskan. Jadi jelas yang namanya intervensi, ini yang disebut kekuasaan besar,” ucap Firman.

Atas dasar keterangan saksi ini pula, Firman mangatakan bahwa kliennya bukan pihak yang mengintervensi proyek e-KTP. Ia menyebut ada pihak yang lebih besar lagi.