Istri Jonru Menolak Bersaksi, Sidang Ujaran Kebencian Batal


SURATKABAR.ID – Hendra Yulianti, istri Jon Riah Ukur atau Jonru Ginting, menolak memberikan kesaksian. Alhasil, sidang perkara ujaran kebencian atau hate speech di media sosial atas nama suaminya itu batal dilaksanakan.

“Sesuai Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHAP), istrinya terdakwa bisa menolak menjadi saksi. Lalu dia menolak, hakim kembali mengabulkan, dan jaksa penuntut umum (JPU) menerima,” kata kuasa hukum Jonru Ginting, Dedi Suhardadi, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (30/1/2018), dikutip dari tempo.co.

Selain itu, batalnya pelaksanaan sidang tersebut juga disebabkan oleh ketidakhadiran dua saksi. Mereka, lanjut Dedi, adalah mantan pegawai dan seorang pegawai Jonru Ginting. Dedi mengatakan keduanya tidak bisa hadir tanpa keterangan yang jelas.

Jonru sendiri ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya pada Jumat, 29 September 2017. Jonru dilaporkan oleh Muannas Alaidid atas tuduhan ujaran kebencian lataran menulis status di Facebook yang dinilai mengandung pelanggaran unsur suku, agama, dan ras.

Baca Juga: Video Viral Perawat Suntuk Mayat, Pihak Rumah Sakit Beri Penjelasan. Ternyata…

Ditemukan juga unggahan Jonru yang mengandung sentimen terhadap individu. Muannas menagatakan, Jonru pernah mengajak umat Islam suapaya tidak sholat di Masjid Istiqlal karena imamnya adalah Quraish Shihab.

Sidang dugaan ujaran kebencian jonru pun bakal dilanjutkan pada Kamis 1 Februari 2018 dengan agenda mendengarkan saksi ahli. Pengacara Jonru, Dedi, menyebut kemungkinan saksi ahli yang akan dihadirkan tim JPU adalah ahli IT.

“Karena butuh pernyataan saksi ahli IT untuk mensahkan bukti-bukti JPU,” kata Dedi.

Smentara itu, dikutip dari kompas.com, Majelis hakim telah menolak semua nota keberatan atau eksepsi yang diminta tim kuasa hukum Jonru pada persidangan keempat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (22/1/2018).

Hakim Antonio Simbolon menyatkan bawa penolakan terhadap eksepsi yang diajukan kuasa hukum Jonru sudah sesuai dengan pokok perkara sehinggatak ada masalah dalam dakwaan yang disusun tim Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Jonru didakwa secara berlapis, yaitu Pasal 28 ayat 2 juncto 45a ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.


BAGIKAN

Komentar

komentar


Terpopuler



Berita sebelumyaVideo Viral Perawat Suntik Mayat, Pihak Rumah Sakit Beri Penjelasan. Ternyata…
Berita berikutnyaPolri Bantah Pernyataan Anton Charliyan Soal Pesan Kapolri