Curhat Setnov di Rutan KPK: Cuci Piring Sampai Makan Mi Instan


SURATKABAR.ID – Setya Novanto sejak Desember 2017 yang lalu sudah mendekam di rumah tahanan cabng KPK. Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini tadi siang sebelum menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Jakarta Pusat mencurahkan perasaannya selama tingga di balik jeruji besi.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menyebutkan jika dirinya sekarang ini sudah menjadi rakyat jelata usai ditahan KPK terkait dugaan kasus korupsi mega proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Setnov menyebutkan jika aktivitas serta menu makanannya selama di bui berubah drastis.

“Turun dua kilogram. Namanya juga anak kost,” katanya, seperti yang dikutip dari Tempo.co

Baca juga: Jengkel Perizinan Investasi Lelet, Jokowi ke Pemda: Jangan Buat Perda-Perda Lagi yang Nambah Ruwet

Setnov tidak menjabarkan menu apakah yang disajikan di rutan, namun makanan yang dikonsumsi itu hanya seadanya saja. Contohnya saja, Setnov menyebutkan, pagi tadi ia hanya mengosumsi mie instan. Tetapi meskipun begitu, menurut Setya, KPK menyajikan berbagai menu yang berbeda tiap harinya.

Menurut Setnov ada juga makanan favoritnya yang biasa dikirimkan oleh keluarganya. Lebih jauh lagi, ia menyebutkan menu yang dikirim itu sederhana namun bisa dibagikan dengan tahanan lainnya. Tak hanya itu saja, Setnov juga menceritakan aktivitas gotong royong yang dilakukannya bersama tahanan lainnya.

“Berbagi kita yang ngepel, nyapu, dan cuci piring. Saya bagian cuci piring aja,” jelasnya.

Dilansir dari Okezone.com, Setnov sendiri didakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidaka korupsi yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp2,3 triliun dalam proyek E-KTP untuk tahun anggaran 2011-2013. Setnov diduga mempunya pernanan dan pengaruh yang penting dalam meloloskan anggaran proyek E-KTP.

Baca juga: Gizi Buruk di Asmat, Fahri Hamzah: Kasus Papua Ini Tragedi Pengurusan Negara

Atas perbuatannya itu, ia didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No. 20 tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.