Di Tengah Pro-Kontra Legalisasi LGBT, Menteri Lukman Minta Tokoh Agama Rangkul Mereka


SURATKABAR.ID – Di tengah-tengah kontrofersi legalisasi kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin mengungkapkan pendapatnya. Ia mendorong para tokoh agama agar dapat memberikan bantuan terhadap mereka.

Dilansir dari laman Kompas.com, Menteri Lukman menilai kaum LGBT kerap mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan. Mereka sangat jarang menerima bimbingan rohani yang dibutuhkan. Karena itulah ia berharap agar tokoh agama dapat masuk dan memberi bimbingan kepada kaum LGBT.

“Harus mendapat bimbingan keagamaan, tokoh agama tidak lagi menjauhi mereka,” tutur Menteri Lukman yang ditemui di Wisma Perdamaian, Semarang pada Rabu (24/1), seperti yang dikutip dari laman Kompas.com, Rabu (24/1/2018).

Menurut politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, sangat diperlukan tuntunan disertai bimbingan keagamaan agar perilaku penyimpangan kaum LGBT tidak lagi menyimpang. “Harus dituntun dan diarahkan perilaku srksual agar tidak menyimpang dari agama,” tambahnya.

Baca Juga: Mengenang Sosok Daoed Joesoef, Tokoh Pengagung Islam yang Malah Dituding Anti-Islam

Lebih lanjut ia menambahkan, perilaku penyimpangan yang diderita kaum LGBT melanggar ketentuan agama. Dan oleh sebab itu, perilaku tersebut wajib dihindari, namun bukan dengan cara mengucilkan kaum LGBT.

“Kalau aturan UU tidak ada, tanyakan pada DPR. LGBT itu harus dimaknai yang tidak setuju itu perilaku hubungan sejenis dan itu melanggar ketentuan agama,” jelas pria yang dilahirkan di Jakarta pada 25 November 1962 tersebut.

Topik legalisasi LGBT di Indonesia memang beberapa hari ini semakin memanas. Terlebih dengan kabar ada lima partai politik (fraksi) di DPR yang kompak mendukung perilaku LGBT berkembang di NKRI, meski perilaku tersebut jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Baca Juga: Tegas! Jika LGBT Sampai Dilegalkan di Indonesia, Bambang Soesatyo Bakal Hengkang dari Ketua DPR

Salah satu partai yang menolak mentah-mentah perilaku penyimpangan LGBT serta legalisasi minuman keras yang tak kalah ramai diperbincangkan, adalah Partai Amanat Nasional. Disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno, sejak awal fraksi PAN tegas menentang LGBT dan miras.

“Kami menentang keras LGBT dan legalisasi miras. Betapa pun dikemas dengan bahasa ‘dikendalikan’,” ujar Eddy Soeparno melalui keterangan tertulis pada Minggu (21/1), seperti dikutip dari laman Kompas.com, Minggu (21/1/2018).