Punya Mobil Mewah, Menteri Luhut Diduga Sempat Telat Bayar Pajaknya


SURATKABAR.ID – Disebut-sebut Menteri Kooordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan sempat terlambat membayar pajak untuk mobil mewah yang ia miliki.

Menurut salah satu sumber Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, pajak yang harus dibayarkan menteri tersebut untuk waktu jatuh temponya yakni pada Desember 2017. Tetapi, Luhut telah membayarnya pada bulan Januari ini.

“Hanya terlambat membayar, sudah dibayar pada 10 Januari,” kata sumber tersebut, seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Sabtu (20/1).

Saat dikonfirmasi tentang jenis mobil mewahnya, menurut sumber tersebut tidak diketahui persis tentang merek mobil yang dimaksud itu.

“Tapi masuk dalam mobil mewah,” ujarnya.

Baca juga: Laudya Cynthia Bella Diam-Diam Dilaporkan Polisi. Kasus Apa?

Data tersebut adalah bagian dari pengumuman yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tepatnya pada 12 Januari lalu. Per Desember 2017 kendaraan yang menunggak ialah kendaraan penumpang yakni sebanyak 744 unit dengan total tunggakan sejumlah Rp26,1 miliar.

Sedangkan, untuk kendaraan atas nama perusahaan dan juga badan ada 549 kendaraan dengan jumlah nilai mencapai Rp18,8 miliar.

Untuk deretan mobil premium yang terdata menunggak pajak paling banyak adalah Mercedes-Benz, Porsche, Toyota, Land Rover, BMW, Lexus, Ferrari, Lamborghini serta mobil lainnya yang apabila ditotal berjumlah sebanyak 24 merek.

Di samping Luhut, pengusaha senior yakni Peter F. Gontha juga termasuk salah satu dalam daftar itu. Tetapi, menurut sang sumber, perihal tersebut juga telah dibayar pada awal Januari.

Baca juga: Gara-Gara Proses Hukum Ustaz Somad Tersendat, Komnas HAM Diadukan ke DPR

Presiden Direktur Prestige Image Motorcar Rudy Salim sebelumnya menyatakan bahwa banyak pemilik kendaraan telah membayarkan pajak sebelum 31 Desember 2017. Dia menyebut kalau data Anies tidak valid.

Memberikan tanggapan atas hal tersebut, sumber dari BPRD DKI Jakarta itu menyebutkan data itu sebenarnya valid lantaran pembaharuan data dilakukan hingga 5 Januari. Tetapi, menurut dia, data itu baru diumumkan Anies pada 12 Januari sehingga muncul perubahan data.

“Dalam hitungan hari orang sudah bisa membayar pajak, apalagi dengan fasilitas online,” ujarnya.

Terkait hal ini, Kepala Bagian Humas Kementerian Koordinator Kemaritiman Sugih Ilman belum mau berikan tanggapan atas keterlambatan bayar pajak tersebut.

“Saya tak mau mengomentari dulu karena harus dicek,” pungkasnya.