Bela Rohingya, Bono U2 Minta Suu Kyi Lengser Sebagai Pimpinan Myanmar


SURATKABAR.ID – Membela Rohingya, vokalis utama band pop legendaris U2 asal Irlandia, Bono, meminta agar Aung San Suu Kyi selaku pemimpin de facto Myanmar agar undur diri dari jabatannya. Bono berpendapat bahwa Aung San Suu Kyi tak mampu menghentikan penyiksaan terhadap penduduk Rohingya.

Seperti dilansir dari laporan Tempo.co, Sabtu (30/12/2017), Bono menuntut pembebasan Suu Kyi dari tahanan rumah oleh junta militer selama konsernya pada tahun 2000. Ia mengatakan, diri sudah muak dengan krisis pengungsi Rohingya yang meningkat. Demikian halnya dengan pemberantasan etnis yang tidak berperikemanusiaan.

“Saya sakit hati melihat bukti kekerasan militer terhadap orang-orang Rohingya. Saya percaya pada pembersihan etnis di Myanmar. Dan itu benar-benar terjadi … Dia (Suu Kyi) perlu mengundurkan diri karena dia tahu dan sadar akan krisis kemanusiaan di negaranya,” ungkap Bono, seperti dikutip dari laman Straits Times.

PBB dan Amerika Serikat juga menggambarkan kampanye militer Myanmar sebagai pembersihan etnis terhadap populasi Rohingya, namun tidak mengungkapkan tingkat kematian etnis minoritas itu secara spesifik.

Baca juga: PKS Batal Dukung Deddy Mizwar di Pilkada Jabar 2018, Adakah Kaitannya dengan Pemilu 2019?

Sebelumnya, organisasi Doctors Without Borders (DWB) menyebutkan sedikitnya 6.700 orang tewas dalam bulan pertama sewaktu tentara Myanmar melakukan operasi militer memberangus pemberontak Rohingya, Arsa, di negara bagian Rakhine pada Agustus 2017.

Akibat operasi militer Myanmar, sedikitnya 655.000 orang Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh.

Suu Kyi, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian tahun 1991, mendapat banyak dukungan dari selebriti saat ia menghabiskan hampir dua dekade di bawah tahanan rumah atas perintah junta militer.

Peralihan bangsa menuju demokrasi dan pengangkatannya tahun lalu ke pemimpin de facto pada awalnya menyenangkan kelompok hak asasi manusia. Namun sejak saat itu mereka marah karena Suu Kyi bungkam soal isu Rohingya.

Awal bulan Desember, otoritas Dublin mencabut penghargaan kota yang diberikan pada Suu Kyi untuk memprotes penanganan kekerasan tersebut.

Dewan Kota Oxford Cabut Gelar Kehormatan Suu Kyi

Sementara itu, gerakan lintas partai dan Dewan kota Oxford Inggris sepakat mencabut gelar kehormatan yang diberikan kepada Aung San Suu Kyi karena dianggap tak mampu mengatasi masalah Muslim Rohingya di negara tersebut.

Gelar Freedom of Oxford itu diberikan kepada pemimpin de facto Myanmar pada tahun 1997 untuk menghargai perjuangan panjang demokrasinya oleh Dewan Kota Oxford.

Namun, pada Selasa (3/10/2017) gerakan lintas partai dengan suara bulat menuturkan gelar itu sudah tak sesuai lagi baginya.

Bob Price selaku Pemimpin Dewan Kota Oxford mendukung mosi tersebut untuk mencopot gelar  kehormatan Suu Kyi. Ia menegaskan bahwa ini adalah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Ini luar biasa bahwa pemimpin Myanmar tidak dapat berbicara mengenai kekejaman yang dilaporkan di negara tersebut,” ungkap Price, seperti yang dilansir Russia Today pada Selasa (3/10/2017).

Selanjutnya, ketika itu dewan kota mengadakan pertemuan khusus untuk memastikan bahwa gelar kehormatan untuk Suu Kyi dihapus pada 27 November berikutnya.

Tak Ada Sikap Tegas

Suu Kyi, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, memiliki hubungan dekat dengan kota Oxford, setelah tinggal di Park Town bersama keluarganya dan sebelumnya mengenyam pendidikan tinggi di St Hugh’s College dari tahun 1964 sampai 1967.

Langkah Dewan Kota itu dilakukan beberapa hari setelah almamaternya, St Hugh’s, memindahkan potretnya dari pintu masuk perguruan tinggi utama dan menggantikannya dengan lukisan seniman Jepang.

Hampir 500 ribu etnis minoritas Rohingya di Myanmar telah melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh setelah ditindas oleh militer negara tersebut yang kemudian menjadi bencana kemanusiaan. Namun masyarakat internasional menganggap Suu Kyi tidak berbuat apa-apa untuk mengatasi krisis tersebut.

Baca juga: Penuh Intrik! Inilah Sejarah Eksekusi Mata Hari, Mata-mata Politik Dibalik Tariannya yang Eksotik

Pemerintah Inggris telah berulang kali meminta agar Suu Kyi mengambil sikap yang lebih tegas mengenai kekerasan yang diderita oleh orang-orang Rohingya. Meskipun Rohingya telah tinggal di negara yang mayoritas beragama Budha sejak abad ke-12, mereka tetap tidak diakui sebagai warga negara Myanmar.