Survei Lemkapi Sebut 68,5 Persen Rakyat Menilai Jokowi Sangat Mampu Ciptakan Rasa Aman


SURATKABAR.ID – Lemkapi atau Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia mengumumkan hasil penelitian yang dilakukan dengan subjek pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam menciptakan rasa aman kepada masyarakat di Indonesia.

“Hasil survai Lemkapi yang kami lakukan menjelang akhir tahun 2017 ini menyebutkan 68,5 persen masyarakat menilai Presiden Joko Widodo sangat mampu memberikan rasa aman,” ujar Presiden Lemkapi, Faisal Santiago, seperti yang diwartakan oleh Tribunnews.com

Berdasarkan hasil survei Lemkapi, hal tersebut juga berdampak pada peningkatan kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Survei juga menyebutkan jika publik sangat puas dengan kebijakan Jokowi dalam mengelola keamanan di bawah Kapolri, Janderal Tito Karnavian dan Panglima Jendral Gatot yang diteruskan oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Baca juga: Pengacara Setnov Menilai KPK Wajib Minta Maaf

Dan untuk mereka yang kurang puas, hasil Lemkapi adalah 21,6 persen. Selain puas dan tidak puas, ada indikator sangat puas dan jumlahnya 9,9 persen tehadap kebijakan pemerintahan Jokowi. Menurut Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif Lemkapi, secara kualitatif tingkat penilaian dari masyarakat bisa dibilang sangat tinggi karena angkanya di atas 65 persen.

“Dalam penelitian Lemkapi, sejumlah faktor yang membuat masyarakat percaya terhadap aparat keamanan antara lain faktor sinergisitas yang baik antara pimpinan Polri dan TNI,” papar Edi.

Faktor meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polri dan TNI, serta dukungan penuh dua lembaga keamanan itu terhadap kebijakan yang dibuat oleh Presiden Jokowi.

Lemkapi sendiri mengambil data terhadap 1.000 orang responden random dari seluruh Indonesia dalam dua bulan, sejak 15 Oktober – 15 Desember 2017. Survei ini menggunakan metode stratified multistage random (MSMR) dengan 1.000 responden dengan tingkat usia minimal 17 tahun, dengan margin error 2 persen denga tingkat kepercayaan 97 persen.

Baca juga: Dianggap Bikin Kebijakan Ngawur, Ini Beda Anies Baswedan dengan Jokowi Soal Penataan Tanah Abang

Para responden ini menggunakan metode tatap muka dengan kuesioner oleh pewawancara yang sudah dilatih di setiap kebupaten yang berada di Nusantara.