Sejumlah Nama Raib dalam Dakwaan Setnov, Politisi Gerindra: Itu Fatal karena Tidak Ada Konsistensi!


 

SURATKABAR.ID – Ferry Juliantono selaku Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menilai bahwa penghilangan nama dalam dakwaan terdakwa korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto sifatnya fatal. Pasalnya, hal ini akan berpengaruh pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai tidak konsisten.

“Nama yang hilang dalam dakwaan itu fatal karena tidak ada konsistensi,” tandas Ferry usai diskusi bertajuk ‘Setnov Effect’ di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12/2017), sebagaimana dikutip dari laporan Tempo.co, Senin (18/12/2017).

Ferry menyampaikan, seharusnya nama yang muncul dalam dakwaan Irman dan Sugiharto dicantumkan di dakwaan Setya. Irman dan Sugiharto ialah mantan petinggi di kementerian dalam negeri yang terlebih dahulu menjadi terdakwa e-KTP.

Hilangnya sejumlah nama justru terkesan aneh. Hal ini juga membuat masyarakat bertanya-tanya apa yang terjadi dengan KPK.

Baca juga: Diluar Dugaan! Bayinya Tersiram Air Panas oleh Pengasuh, Sang Ibu Geram Namun Ayahnya Malah Lakukan Hal Ini

Apalagi, tambah Ferry, tak mungkin Setya melakukan korupsi e-KTP seorang diri. Logikanya, alokasi anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus melalui sistem dan mekanisme yang melibatkan banyak pihak.

“Sehingga tidak mungkin seorang saudara Setya Novanto bisa melakukan ini (korupsi e-KTP) secara individual,” tegas Ferry.

Sebelumnya, Maqdir sempat menyebutkan ada kejanggalan dalam dakwaan Setya Novanto yang dibacakan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2017). Kejanggalan itu adalah isi dakwaan yang berbeda dan penghilangan sejumlah nama anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat.

KPK: Dakwaan Setya Novanto Tetap Sah

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tak dicantumkannya sejumlah nama tokoh yang dicurigai menerima dana korupsi proyek E-KTP tak mempengaruhi sah atau tidaknya dakwaan terhadap Setya Novanto.

Febri Diansyah Juru bicara KPK mengungkapkan tak dicantumkannya sejumlah tokoh penerima uang dalam dakwaan Setya—sebelumnya terungkap dalam dakwaan Irman dan Sugiharto—merupakan bagian dari strategi lembaganya.

“Sebab, perbuatan dari setiap terdakwa berbeda-beda. Sehingga dakwaan terhadap terdakwa hanya menjelaskan peran spesifik yang melibatkannya dalam korupsi,” jelas Febri mengutip reportase Tempo.co, Minggu  (17/12/2017).

Pada Rabu pekan lalu, berkas dakwaan terhadap Setya dibacakan sehingga menggugurkan upayanya menggugat penetapan tersangka oleh KPK lewat praperadilan. Namun tim pengacara Setya mempersoalkan perbedaan isi dakwaan kliennya dengan berkas dakwaan Irman dan Sugiharto—dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, yang telah divonis pada Juli lalu. Mereka divonis menerima hukuman masing-masing 7 tahun dan 5 tahun penjara dalam perkara yang sama.

21 Nama Tak Disebutkan

Salah satu perbedaan yang dipermasalahkan ialah tak dicantumkannya sejumlah nama yang dicurigai diperkaya akibat korupsi ini. Mereka yang namanya tak lagi disebut antara lain adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014.

Sebanyak 21 nama tak lagi disebutkan dalam berkas dakwaan Setya. Mereka antara lain yakni mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum; Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey; mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Mirwan Amir; mantan Ketua Komisi Pemerintahan, Chaeruman Harahap; Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo; mantan Ketua DPR, Marzuki Ali; anggota DPR, Agun Gunandjar Sudarsa; serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Febri menyampaikan, dakwaan atas Irman dan Sugiharto hanya menguraikan peran keduanya meloloskan proyek e-KTP di Kementerian. Ada pun dakwaan atas Andi Agustinus alias Andi Narogong—kini dituntut 8 tahun penjara—mengungkap perannya sebagai pengusaha kaki tangan Setya dalam pelaksanaan proyek.

“Sedangkan dalam dakwaan SN, kami menguraikan perannya sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar saat itu,” ungkap Febri.

Secara garis besar, lanjut Febri, proses korupsi E-KTP dalam tiga dakwaan yang telah dibacakan sama. Nama-nama anggota Dewan bahkan sama sekali tak disebut dalam dakwaan Andi Narogong. Adapun dalam dakwaan Setya, bekas Ketua Umum Partai Golkar itu diduga berperan meloloskan anggaran proyek ini di Senayan pada 2010 sehingga mendapat jatah US$ 7,3 juta atau sekitar Rp 64,97 miliar—dengan kurs Rupiah saat itu 8.900 per dolar Amerika, atau kini senilai Rp 99 miliar—dan sebuah jam tangan mewah Richard Mille senilai Rp 1,26 miliar.

Laode Muhammad Syarief selaku Wakil Ketua KPK mengungkapkan penyebutan nama dalam dakwaan bukanlah penentu bagi penyidik mengembangkan kasus ini.

“Kami bisa membuat proses penyelidikan dan penyidikan baru terhadap mereka yang telah ataupun belum disebut namanya di dakwaan,” sebut Laode.

Laode menegaskan, setiap nama yang pernah disebut dalam dakwaan terindikasi terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Baca juga: Gantikan Setya Novanto, Airlangga Calon Satu-Satunya Untuk Jadi Ketum Golkar

Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah menuturkan siap bertanggung jawab apabila terbukti ikut menerima uang proyek e-KTP. Meski demikian, ia tak mau berkomentar panjang mengenai ada-tidaknya penyebutan namanya dalam dakwaan Setya Novanto.

“Kan yang menulis dakwaan bukan saya,” pungkasnya.