Ada Aktor Lebih Besar Lagi, KPK Diminta Tarik Pelaku Selain Setnov. Siapa?


    SURATKABAR.ID – Asep Iwan Iriawan, pengamat hukum yang juga mantan hakim meminta pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membeberkan nama-nama besar dibalik dugaan kasus mega korupsi e-KTP. Hal tersebut menyusul hilangnya sejumlah nama politikus PDI Perjuangan dalam surat dakwaan Setnov.

    Berdasarkan Asep, masih ada lagi nama-nama besar yang terlibat di kasus korupsi tersebut, sehingga lembaga antirasuah tersebut diminta untuk segera menindaklanjutinnya.

    “Kasus ini tidak mungkin bisa bermain sendiri, pasti ada pihak lain ikut terlibat. Ada orang besar, ada yang punya kekuatan besar, buka dong ini semua,” pinta Asep, dalam sebuah acara diskusi dengan tema ‘Setnov Effect!” di Jakarta Sabtu (16/12/20170, seperti yang diwartakan oleh Jawapos.com

    Baca juga: Kahiyang Posting Foto Ini, Ramalan Ki Bintang Alam Terbukti. Benarkah Bobby Bakal Terjun ke Politik?

    Masih banyaknya nama-nama besar yang belum diungkapkan, Asep berharap KPK tidak hanya garang terhadap Setnov saja, namun juga pada pihak lainnya. Ia meminta KPK untuk membuka semua cerita di baliknya. Berdasarkan Asep, Setnov ini masih dalam kategori pihak kecil. Masih banyak proyek kerugian negara lebih besar. Jadi, Asep meminta agar KPK tidak berhenti di Setnov saja.

    “Saya percaya dan berani bertaruh, ada orang-orang besar itu yang harus dibuka dalam perkara kasus E-KTP. Jangan berhenti di SN, tapi KPK harus garang dengan yang lainnya,” harapnya.

    Lebih lanjut lagi, Asep menambahkan, jika KPK tidak bisa menyentuh aktor besar dibalik kasus KTP elektronik, mantan hakim itu meminta minimal teman-teman Setnov yang telah disebut namanya bisa disentuh. Jika sekarang ini statusnya tidak disebut, minimal dinaikkan statusnya.

    Baca juga: Namanya Tiba-Tiba Raib dari Dakwaan Kasus e-KTP, Begini Komentar Ganjar Pranowo

    Senada dengan Iwan, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Ferry Juliantono menyebutkan, ada ketidakadilan pada Setnov dalam kasus e-KTP. Karena, kasus sebesar itu tidak mungkin dibantu beberapa orang saja.

    Menurutnya lagi, semua orang mengetahui, bagaimana mekanisme pengalokasian dan sistem pengaggaran dana di lembaga tinggi DPR. Dia menyebutkan proses itu harus dilalui persetujuan komisi, badan anggaran, dan lain sebagainya.

    “Itu lucu, kan enggak mungkin korupsi hanya dilakukan sendirian,” ucapnya berkelakar.

    Maka dari itulah ia berharap Setnov bisa membeberkan nama-nama yang terlibat di korupsi e-KTP.