Soal Sengketa Ustaz Somad dan Penolaknya di Bali, Kemenag: Jalan Terbaik adalah Islah


SURATKABAR.ID – Ustaz Abdul Somad datang ke Provinsi Bali untuk mengisi safari dakwah di sana. Namun kunjungannya tersebut sempat mendapat penolakan dari sejumlah anggota organisasi masyarakat (ormas) kepemudaan atas nama Komponen Rakyat Bali (KRB). Massa yang jumlahnya kurang dari 100 orang ini beranggotakan Laskar Bali, Banaspati, Patriot Garuda Nusantara (PGN), Perguruan Sandhi Murti, dan ormas kepemudaan lainnya.

Melansir laman Republika.co.id, Selasa (12/12/2017), KRB sempat menghadang Ustaz Somad di tempatnya menginap yakni Hotel Aston, Denpasar. Aksi demo itu berakhir dengan mediasi dan safari dakwah Ustaz Somad pun kembali dilanjutkan.

Persekusi?

Kendati demikian, lini masa menilai, penghadangan terhadap Ustaz Somad dengan cara merangsek masuk ke dalam Hotel Aston tempat ulama asal Pekanbaru itu menginap adalah satu bentuk persekusi.

Sekretaris Jenderal Laskar Bali, I Ketut Ismaya yang ikut serta dalam unjuk rasa tersebut telah terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh umat Muslim di Indonesia, khususnya Muslim di Bali. Pernyataannya tersebut dituliskan di akun resmi Facebook-nya dengan nama yang sama.

Baca juga: Harus Dihukum! Keluarga Tuntut Suami Bu Kades yang Dorong Nasori ke Aspal Panas

Raja Bali, Ida Cokorda Pemecutan XI juga mengingatkan kembali eratnya persaudaraan antara Muslim dan Hindu yang telah terbina sejak dulu. Ida Cokorda Pemecutan XI menjadi salah satu tokoh masyarakat Bali yang hadir dan mendampingi langsung Ustaz Abdul Somad dalam safari dakwahnya di Masjid Baiturrohman, Denpasar.

Selesaikan Secara Islah

Kementerian Agama mendorong agar persoalan antara Ustaz Somad dan penolaknya diselesaikan secara islah. Islah merupakan jalan terbaik yang dianjurkan dalam Islam untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa.

“Jalan terbaik adalah islah dan pengislahnya harus ada. Ada banyak majelis, termasuk pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Bali menjadi contoh bagus untuk kerukunan umat beragama,” ungkap Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Agama, Mastuki, Senin (11/12/2017).

Mastuki menyebutkan, permasalahan hukum bisa diproses karena memang itu adalah hak setiap warga negara. Namun, proses hukum ini jangan sampai dibenturkan ke masalah agama.

Keberagaman di Bali

Lanjut Mastuki, Bali merupakan salah satu wilayah yang sangat beragam di Indonesia. Salah satu kompleks peribadatan bersama bahkan dibangun di sana dengan nama Kompleks Puja Manggala. Lima rumah ibadah dari lima agama berbeda berdiri berdampingan.

Masyarakat Bali, sebut Mastuki, bukan masyarakat homogen. Seperti halnya daerah lain, Bali juga heterogen, sehingga problem seperti penolakan ini hendaknya tidak disikapi berlebihan.

Baca juga: Tegas! Iring-iringan Jenazah Rusak Mobil, Polisi: “Tak Boleh Dibiarkan”

Sejatinya, Mastuki menambahkan, masyarakat Bali punya cara lebih mudah dan lebih elegan untuk menyamakan titik-titik pertemuan antarumat beragama. Semangat itu sudah dibangun sejak lama. Hubungan umat Hindu dan Islam di Bali tak bisa dinafikan karena keduanya sudah dekat dan bersatu.

“Jika tidak, mana mungkin masjid-masjid besar, seperti Ibnu Batutah, An-Nur, Baiturrahman bisa didirikan di sana,” tandasnya.