Cemaskan Utang Negara, Ekonom: RI Jangan Tiru Sri Lanka, Pelabuhan dan Bandara Diambil Alih China


    SURATKABAR.ID – Pada tahun 2018-2019, utang Indonesia yang sudah jatuh tempo telah mencapai Rp 720 Triliun. Bagi sebuah negara, utang yang menggunung bisa menyebabkan krisis di berbagai bidang. Seperti yang baru-baru ini dinyatakan oleh lembaga pemeringkat S&P Global Ratings, bahwa negara Venezuela gagal membayar utangnya. Dan ini kemudian berakibat pada default. S&P menyebutkan, tenggang waktu 30 hari untuk pembayaran utang sudah berakhir pada Oktober lalu.

    Dilansir dari laporan Okezone.com, Kamis (7/12/2017), risiko gagal bayar pun memicu serangkaian kejadian berbahaya yang dapat memperburuk kekurangan pangan dan medis di Venezuela. Yang menjadi problema adalah krisis di Venezuela telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan—lantaran utangnya yang membengkak.

    Bhima Yudhistira, seorang ekonom dari Institute for Development of Economics & Finance (Indef) mengungkapkan, pada 2016, Sri Lanka juga terkena imbas dari utang yang melilit negara yang berada di sebelah utara Samudera Hindia tersebut.

    Bahkan, Sri Lanka harus terpaksa kehilangan aset berharganya, seperti pelabuhan dan bandara yang diambil alih oleh China.

    Baca juga: Soal Pilpres 2019, Cak Imin Sebut PKB Belum Putuskan Dukung Jokowi

    “Jangankan Venezuela, Sri Lanka juga terkena dampaknya. Pelabuhan dan bandara miliknya pindah tangan ke China pada tahun 2016 kemarin,” papar Bhima.

    Yang dikhawatirkan Bhima adalah jika Indonesia terus mengoleksi utang namun tidak bisa melunasinya. Bila sudah begitu, bukan tidak mungkin salah satu aset yang vital seperti jalan tol akan terpaksa dilepas. Kekhawatiran kedua adalah mengenai faktor pembangunan yang kurang sesuai.

    “Konsekuensinya untuk masyarakat dan pengolahan aset, kalau utang belum lunas bisa saja jalan tol akan dilepas. Lalu karena faktor pembangunannya juga yang kurang sesuai,” ungkapnya.

    Bhima menambahkan, pada tahun 2018-2019 utang Indonesia yang sudah jatuh tempo sudah mencapai Rp 720 Triliun. Jika sudah jatuh tempo pelunasan, hanya ada dua solusi yang bisa dipilih yakni mengambil uang dari APBN, atau mengambil utang yang baru. Solusi ini, sayangnya, pasti akan sangat mengganggu dana APBN 2018.

    “Iya (menjebolkan APBN 2018), masalahnya untuk 2018-2019 itu sudah ada Rp 720 triliun utang yang sudah jatuh tempo. Pilihannya ada 2, ambil dari dana APBN, atau ambil utang lagi,” bebernya.

    Baca juga: Bukan Untuk Cawapres, GNPF-MUI ‎: Sudah Waktunya Gatot Jadi Tokoh Utama

    Kendati demikian, ada pengecualian. Jika uang dari hasil utang itu dapat dikelola dengan baik, maka berutang tidak perlu diharamkan. Contohnya, dana tersebut digunakan untuk keperluan produktivitas negara, bukan melulu untuk pembelanjaan pegawai pemerintahan saja.