Menuntut Keras! Pejabat Pelihara Satwa Langka Dilindungi, Jokowi Diminta Tegas dan Lakukan Ini


    SURATKABAR.ID – Mengkritik perilaku para pejabat yang memelihara satwa langka, sebuah petisi atas nama Koalisi Peduli Satwa Dilindungin Indonesia pun muncul di situs change.org. Beberapa hal yang menjadi tuntutan petisi ini salah satunya adalah meminta Presiden Joko Widodo untuk memberi teguran keras kepada pejabat-pejabat tersebut.

    “Pak Jokowi harus buat surat edaran/ teguran keras ke pejabat-pejabat di level Menteri dan Gubernur agar tidak pelihara satwa dilindungi,” katanya, dikutip dari tempo.co.

    Koalisi Peduli Satwa Dilindungi Indonesia ini menyesalkan perilaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, yang mana seharusnya melarang memelihara satwa langka dilindungi justru dirinya sendiri memelihara.

    Sejumlah pejabat lain yang menjadi sorotan koalisi ini di antaranya adalah Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dan anggota DPR Bambang Soesatyo.

    “Katanya sih, pejabat-pejabat ini sudah punya izin. Tapi apa betul begitu? Menurut hasil investigasi majalah Tempo edisi 4447.20-26 ‘Main Satwa Pejabat Kehutanan’ justru sebaliknya,” tulis koalisi tersebut.

    Seperti diberitakan tempo.co, koalisi ini mencatat bahwa berdasarkan investigasi Tempo, Siti Nurbaya memelihara merak hijau, kakatua jambul kuning dan bayan di rumahnya. Padahal, hal tersebut dilarang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 itu juga telah dijabarkan secara jelas dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 terkait dengan jenis satwa yang dilindungi dan mekanisme perizinan yang ketat.

    “Dengan jabatan dan kekuasaan yang dimiliki, perkara mendapat izin mungkin bukan masalah sulit buat para pejabat. Tapi selain itu, apakah etis pejabat negara yang mestinya beri teladan malah ‘melindungi’ satwa langka di halaman rumah sendiri?” lanjut tulis Koalisi Peduli satwa Dilindungi Indonesia dalam pernyataan petisinya.

    Baca Juga: Memilukan! Ini Pesan Terakhir Wanita Penjaga Rumah Kos yang Jasadnya Digerogoti Anjing

    Lebih dalam terkait hal ini, seperti dari hasil investigasi Majalah Tempo, dikatakan bahwa penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kepolisian mengaku sering menemui jalan buntu ketika menelusuri hasil sitaan satwa dilindungi.

    Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Bambang Dahono Adji mengungkapkan bahwa satwa-satwa itu banyak berasal dari pasar gelap. Tidak sedikit pula yang berasal dari barter ilegal para pemilik izin.

    Modus yang paling lazim, ucap Bambang, adalah tak utuh melaporkan jumlah kelahiran satwa dilindungi di penangkaran mereka. “Sebagian lagi diserahkan ke pihak lain secara ilegal,” kata Bambang dalam Majalah Tempo tersebut.

    Koalisi Peduli Satwa Dilindungi Indonesia lantas dengan tegas meminta Menteri LHK, Siti Nurbaya dan para pejabat yang nampak dalam video yang dikeluarkan oleh tim investigasi Tempo untuk meminta maaf kepada publik dan menyerahkan satwa liar yang mreka pelihara kepada phak berwenang, secara terbuka di hadapan publik.