Sudah Ditahan, Tak Disangka Setnov Tetap Dapat Perlakuan Khusus Ini!


SURATKABAR.ID – Walau menyandang status tersangka, pimpinan DPR masih menerima fasilitas, yakni tunjangan. Sama halnya dengan Setya Novanto yang sekarang mendekam di Rutan KPK karena tersandung kasus korupsi e-KTP.

Menurut mantan Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh, hal ini berdasar sesuai aturan serta ketentuan yang berlaku. Di mana, seorang pimpinan ataupun anggota dewan masih memiliki hak untuk menerima sejumlah tunjangan dan juga gaji, meski cuma diberhentikan sementara.

“Kalau sebelum diberhentikan ya tetap. Kalau diberhentikan sementara masih berhak menerima tunjangan-tunjangan. Tapi kalau sudah diberhentikan secara formal, baru dihentikan,” katanya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (23/11) sepertidikutip dari Jawapos.com.

Baca juga: Masih Ingat Donnie Sibarani Vokalis Ada Band? Ternyata Ini Alasan Dia Hengkang

Dia menjelaskan kalau ketentuan itu sesuai dengan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). “UU MD3 menyatakan begitu,” ucapnya.

Sementara, ditanya soal biaya pengobatan Novanto apakah juga dibiayai Kesetjenan DPR, dia mengaku tidak tahu secara pasti. Karena dirinya sudah tak lagi jadi sekjen sejak 2013 lalu. “Nah itu tanya sama sekjen yang sekarang,” ujarnya.

Seperti diketahui Nining adalah Sekjen DPR periode 2008-2013. Hari ini dirinya diperiksa penyidik sebagai saksi untuk kasus korupsi e-KTP di mana Novanto jadi tersangka.

Baca juga: Ada Larangan Selfie di Ka’bah, Din Syamsuddin Malah Bilang Begini

Ketika diperiksa, dirinya mengaku lebih banyak menerima pertanyaan seputar administrasi. “Masalah administratif saja. Masalah SK (surat keputusan) dan sebagainya,” jelasnya.

KPK diketahui menahan Novanto pada Minggu malam (19/11). Sehari sebelum ditahan, dirinya mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Permata Hijau.

Terjadinya kecelakaan ini ialah ketika penyidik KPK sedang mencarinya. Pasalnya, Novanto raib sejak penyidik mengunjungi kediamannya di Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, untuk menjemput paksa dia.

Baca juga: Cuma Pakai Trik Handphone, Wanita Ini Sukses Turunkan Berat Badan 60 Kg! Ternyata Begini Rahasianya

Lantaran, selaku anggota DPR periode 2009-2014 Novanto bersama Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Dirjen Dukcapil dan Sugiharto sebagai pejabat di lingkup Kementerian Dalam Negeri, diduga melakukan tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau koorporasi, dengan menyalahgunakan wewenang atau jabatannya kala itu.

Alhasil, diduga tindakan ini merugikan perekonomian negara hingga sejumlah Rp 2,3 triliun dengan nilai paket pengadaan Rp 5,9 triliun dalam pengadaan paket KTP elektronik 2011-2012 pada Kemendagri.

Inilah yang menjadi dasar Novanto disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.