Lawan Ormas Anti Pancasila, Jokowi Dapat Ini dari Purnawirawan TNI-Polri. Agum Gumelar: Berhadapan dengan Kami!


SURATKABAR.ID – Langkah pemerintahan Jokowi dalam melawan Organisasi Masyarakat (Ormas) anti Pancasila melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan mendapat respon positif dari para purnawirawan TNI-Polri. Selasa (25/7/2017), Presiden Joko Widodo menerima purnawirawan TNI dan Polri di Istana Merdeka, Jakarta, dan di sana disampaikan bahwa mereka memberi dukungan pada Presiden Jokowi untuk melawan Ormas yang berlawanan dengan Pancasila.

“Kami sangat mendukung tindakkan tegas pemerintah dalam membubarkan organisasi yang menjadi predator Pancasila, yang berlawanan dengan Pancasila,” kata Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar dalam jumpa pers seusai pertemuan.

Dilansir dari laman kompas.com, semua purnawirawan Jenderal yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah para pemimpin organisasi purnawirawan TNI-Polri. Seluruh organisasi yang mereka pimpin ini berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Tribrata.

“Jelas-jelas kami adalah pengawal Pancasila, jadi artinya apa? Setiap ada upaya dari pihak manapun yang ingin mengganggu Pancasila, yang ingin mengubah Pancasila, kami bereaksi untuk menghadapinya,” ujar Agum yang merupakan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI).

Baca Juga: Dinilai Dekat dengan Novanto, Harta Wartawan Metro TV Harus Diperiksa. Jangan-Jangan…

Agum menjelaskan, dukungan para purnawirawan pada pemerintah dalam menangkal ormas anti Pancasila itu bisa berupa sumbangan pemikiran. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan jika memang diperlukan, para purnawirawan siap berkontribusi lebih. “Kalau ada kekuatan dari manapun datangnya yang berupaya menjadi predator Pancasila berhadapan dengan kami,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, purnawirawan lain yang hadir di antaranya adalah Jenderal TNI (Purn) Tri Sutrisno, Jenderal Pol (Purn) Awaloeddin Djamin, Jenderal TNI (Purn) Wismoyo Arismunandar, dan Laksamana TNI (Purn) Tanto Kuswanto, Letjen TNI (Purn) Kiki Sahnakri (Ketua Umum PPAD), Laksdya TNI (Purn) Djoko Sumaryono (Ketua Umum PPAL), Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto (Ketua Umum PPAU), Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri (Ketua Umum PP Polri), dan Marsda TNI (Purn) F. X. Soejitno (Sekjen LVRI).

Diketahui pemerintah sebelumnya telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Peraturan tersebut telah menjadi dasar pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai anti Pancasila. Perppu ini memungkinkan pemerintah mencabut badan hukum suatu ormas tanpa melalui proses peradilan.