Ngotot Minta 51 Persen Saham Freeport, Jokowi: Jangan Mundur!


SURATKABAR.ID – Pemerintah Indonesia sampai saat ini tak henti berupaya untuk mendorong PT Freeport Indonesia melakukan divestasi saham. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah bakal terus mengejar divestasi saham hingga 51 persen. Hal itu diungkapkan Jokowi, sapaan akrabnya, ketika ia memberikan sambutan di Kongres Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Manado, Sulawesi Utara, Rabu (15/11/2017).

 “Minta 51 persen, jangan mundur,” kata Jokowi yang kemudian langsung disambut tepuk tangan aktivis GMNI yang memenuhi Graha Gubemuran di kantor Gubernur Sulawesi Utara.

Lebih jauh Jokowi menjelaskan bahwa meskipun upaya negosiasi ini sudah berjalan selama tiga tahun, pemerintah Indonesia tidak boleh menyerah untuk mengejar kepemilikan mayoritas saham perusahaan asal Amerika tersebut. Jokowi juga sudah secara khusus memberi perintah pada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno untuk bernegosiasi dengan Freeport.

Keseriusan pemerintah Indonesia dalam mengejar ini adalah ditegaskan Jokowi bahwa pihaknya tidk perlu gentar. Menurutnya, jika pemerintah ragu, maka selamanya Indonesia akan dipermainkan. ”Mau minta 51 persensaja takut, ragu. Kenapa sih?” katanya, dilansir dari laman tempo.co.

Baca Juga: Mengenaskan! Saat Siapkan makanan, Pramugari Jatuh dari Pesawat

Chief Executive Officer Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson, pada September lalu, mengaku keberatan dengan permintaan dari pemerintah Indonesia tersebut. Pihaknya mengungkapkan ada lima hal yang menjadi bahan keberatannya. Beberapa di antaranya adalah terkait dengan divestasi perpanjangan kontrak dan due diligence (penilaian kinerja perusahaan). Untuk persoalan due diligence, Freeport Indonesia tengah menyiapkan ruang data untuk memungkinkan pemerintah melakukan due diligence.

Sementara itu, untuk persoalan divestasi saham, Freeport telh sepakat untuk berunding dengan pemerintah waktu penyelesaian divestasi. Freeport usul bahwa divetasi awal berlangsung sesegera mungkin lewat penawaran saham perdana yang kemudian divestasi penuh berlangsung bertahap dalam jangka waktu yng sama dengan yang ditentukan pemerintah.

Sementara untuk persoalan perpanjangan kontra, Adkerson ingin Freeport memiliki ha kontrak beroperasi hingga tahun 2041. Untuk diketahui, Pasal 31 dari kontrak karya menyatakan, “Persetujuan ini harus berjangka waktu 30 tahun sejak tanggal penandatanganan Persetujuan ini; dengan ketentuan bahwa perusahaan berhak mengajukan permohonan perpanjangan dua tahun berturut-turut untuk masa jabatan tersebut, yag tunduk pada persetujuan Pemerintah. Pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan tersebut secara tidak wajar. Permohonan tersebut oleh Perusahaan dapat dilakukan setiap saat.”