Soal Penjemputan Paksa Setnov, Fahri Hamzah: Presiden Jokowi Harus Bertanggung Jawab Apabila Hal Itu Terjadi


SURATKABAR.ID – Fahri Hamzah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku terkejut dengan langkah yang diambil oleh lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga berupaya menjemput paksa sang Ketua DPR Setya Novanto.

“Kalau ada yang berani jemput paksa Setya Novanto, itu pasti perintah datang dari orang kuat di negara ini, sehingga aparat kepolisian khususnya, mau saja ikut-ikutan merusak lembaga negara,” kata Fahri, Rabu (15/11/2017), seperti yang diwartakan oleh Kompas.com

Mantan politisi PKS ini mengaku dirinya sudah mendengar rumor mengenai upaya penjemputan paksa Setya Novanto yang dilakukan pada Rabu (15/11/2017) malam. Namun, ia sempat tak percaya dengan rumor tersebut.

“Saya tidak percaya bahwa kita semua sudah gila,” papar Fahri

Berdasarkan Fahri, keterlibatan KPK dalam gerakan politik menargetkan Setnov ini bisa menghancurkan seluruh bangunan negara hukum di Indonesia.

Baca juga: Fahri Hamzah: Hati-Hati Pak Jokowi, Anda Bisa Masuk Ke Pasal Pemakzulan

“Presiden Jokowi harus bertanggung jawab apabila hal itu terjadi,” kata dia.

Sebagai infomasi, sebelumnya Setnov sudah sebanyak 3 kali mangkir dari panggilan KPK sebagai saksi e-KTP. Lalu pada Rabu ini, Novanto yang statusnya sebagai tersangka juga mangkir dari panggilan KPK.

Dan akhirnya pada Rabu malam, KPK benar-benar mencari Setnov. Namun yang mengagetkan, KPK sampai dini hari ini belum menemukan Ketua Umum Partai Golkar itu. Menurut Juru Bicara KPK yakni Febri Diansyah menyebutkan tim KPK sudah di sebar ke beberapa titik guna menemukan persembunyian Setnov.

Sampai saat ini KPK belum mau berbicara lebih jauh mengenai berbagai kemungkinan lain terkait hilangnya Setov dari peredaran dan mengimbaunya agar datang menyerahkan diri ke KPK.

Baca juga: Saksikan Dua Pelajar Berkelahi, Emak-Emak dengan Sapu Ini Datang. Kejadian Selanjutnya Bikin Ngakak!

“Saya kira akan lebih baik bagi semua pihak untuk bersikap kooperatif agar penanganan perkara ini bisa dilakukan semaksimal mungkin,” ujarnya, dilansir dari CNNIndonesia.com

Padahal sebelumnyapada Rabu (16/11/2017), Setnov masih memimpin sidang paripurna di Gedung DPR. Selepas itu, keberadaa Setnov bak ditelan bumi.