Mahfud MD Beberkan Tiga Penyebab Kekacauan Hukum di Indonesia. Masalahnya di DPR Semua


SURATKABAR.ID – Dalam pidatonya pada pembukaan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-4 tahun 2017, Mahfud MD menyebut bahwa saat ini ada tiga masalah yang menyebabkan kekacauan hukum di Indonesia. “Saya mengidentifikasi sekurang-kurangnya ada tiga hal yang menyebabkan kacaunya hukum di Indonesia saat ini. Terutama kalau hukum itu dilihat sebegai aturan,” kata Mahfud yang merupakan Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara di Aula Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (10/11/2017) malam.

Mahfud mengungkapkan ketiga penyebab ini ia lihat berdasarkan pengalamannya sebagai Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013. Ia menjelaskan, ketiga penyebab kekacauan hukum itu adalah pertama, hukum digugat karena kurangnya pengalaman si pembuat hukum yang tidak profesional atau tidak ahli sehingga terjadi kekacauan.

“Misalnya, pasal yang satu sudah diatur oleh pasal lain menyatakan bahwa pengaturan yang lebih lanjut dalam pasal 5. Padahal, pasal 5 itu lain lagi dengan masalah ini,” katanya, dikutip dari kompas.com.

Kedua, lanjut Mahfud, karena adanya permainan politik atau tukar menukar materi dalam membuat suatu undang-undang. “Misal, kalau mau peraturan begini, saya setuju kata sebuah parpol. Tapi yang ini harus begini. Sehingga pernah ada kesepakatan soal UU yang pernah kami batalkan di MK,” ucapnya.

Ketiga adalah karena adanya penyuapan anggota Dewan dalam penyusunan UU. “Tolong buat pasal begini, ini bayarannya. Buatkan 1 ayat begini di pasal begini, ini bayarannya. Saya pernah katakan itu dan Ketua DPR RI marah,” terang Mahfud.

Baca Juga: Dicecar Pertanyaan, Wakil Ketua KPK Keceplosan Soal Kasus Novanto. Ternyata…

Mahfud menegaskan bahwa itu bukan omong kosong, tapi pengalamannya. “Itu saya menyebut itu karena berdasarkan pengalaman saya sebagai Hakim MK. Karena banyak UU yang dibatalkan karena permasalahan itu,” ujarnya.

Mahfud menyimpulkan bahwa menurutnya ketiga hal itulahyang menjadi persoalan hukum di Indonesia saat ini. “Tentu yang begitu tidak harus menjadi urusan Kementerian Hukum dan HAM. Tapi Kemenkumham sedang merencanakan penataan masalah regulasi sehingga menjadiketertiban.”

“Ketidaktertiban itu antara lain disebabkan hal-hal yang saya sebutkan diatas. Tentu banyak hal lain. Itu pada tataran regulasi atau sebagai isi UU,” pungkas Mahfud.