Terungkap! 3 Alasan Ini Bisa Digunakan KPK Untuk Segera Tahan Setnov


SURATKABAR.ID – Mahfud MD yang merupakan pakar hukum tata negara menyampaikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harusnya perlu menyegerakan penahanan Ketua DPR RI Setya Novanto. Apalagi mengingat Novanto telah ditetapkan kembali sebagai tersangka kasus korupsi dugaan proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) untuk yang kedua kalinya.

“Semestinya iya. Tapi itu terserah KPK juga. Memang tidak harus, tapi semestinya perlu,” tutur Mahfud di aula Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat malam (10/11/2017). Demikian sebagaimana dilansir dari laman Kompas.com, Sabtu (11/11/2017).

3 Alasan 

Menurut penilaian Mahfud, KPK bisa langsung menahan Setya Novanto dengan alasan seperti mengulangi perbuatannya, khawatir menghilangkan barang bukti atau tidak kooperatif dengan lembaga antirasuah.

“Jadi bisa, bisa ditahan,” tandas Mahfud MD yang juga merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Baca juga: Kembali Menjadi Tersangka, Setya Novanto Merasa Diperlakukan Tak Adil

Dari tiga alasan yang disebutkannya tersebut, Mahfud melanjutkan, KPK bisa menggunakan dua alasan yang ada untuk menahan Ketua Umum Partai Golkar itu.

“Nah itu potensi menghilangkan barang bukti dan kooperatif itu bisa jadi alasan (Setya Novanto ditahan),” urai Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara tersebut.

Seperti diketahui, KPK kembali mengumumkan penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-el pada Jumat (10/11/2017) sore kemarin. Ketua Umum Partai Golkar tersebut kembali dijerat dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Pengumuman penetapan Novanto sebagai tersangka itu disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (10/11/2017).

“Setelah proses penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup dan melakukan gelar perkara akhir Oktober 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI,” urai Saut.

Baca juga: Berjasa Untuk Probolinggo, Inilah Kisah Heroik Serma Suroyo Pertahankan Markas dari Kepungan Belanda

Dalam kasus tersebut, Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelumnya, Setya Novanto yang juga adalah Ketua DPR RI lolos dari status tersangka dalam penetapan hukum usai memenangi gugatan praperadilan terhadap KPK.