Pimpinan KPK Dipolisikan, Setya Novanto Berterima Kasih Pada Presiden Jokowi


SURATKABAR.ID – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo dan Saut Situmorang, dilaporkan oleh kuasa hukum ketua DPR Setya Novanto dengan tuduhan dugaan pemalsuan surat. Atas hal itu, Novanto mengatakan bahwa polisi sudah profesional. Ia menyebut penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap Agus dan Saut itu merupakan bukti bahwa kasus ini sudah melalui mekanisme hukum yang berlaku, yakni salah satunya proses peyelidikan hingga naik ke status penyidikan.

“Semua tahu Polri melakukan secara profesional. Kalau melakukan penyidikan kan berarti sudah melalui proses yang sangat panjang,” kata Novanto di Kantor Kosgoro, Jakarta, Jumat (10/11/2017), dilansir dari laman cnnindonesia.com.

Novanto juga mengatakan bahwa apa yang saat ini berlangsung, yakni kelanjutan penyidikan terhadap Agus dan Saut, sudah sejalan dengan imbauan Presiden Joko Widodo yang meminta agar proses hukum dijalankan berdasarkan bukti dan fakta. “Jadi beliau (Jokowi) minta masalah hukum itu diserahkan kepada mekanisme hukum gitu ya,” katanya.

Novanto juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Joko Widodo yang meminta Kepolisian bekerja dengan profesional supaya tidak terjadi kegaduhan. Novanto yakin polisi akan bekerja secara profesional dalam menangani kasus tersebut. “Ya pasti polisi kan sudah profesional dan saya terima kasih presiden beri kesempatan juga masalah hukum tetap di dalam proses,” ucap Setya.

Baca Juga: Saat Operasi Zebra, Tiga Polisi Ini Ditangkap

Sebelumnya Presiden Jokowi diketahui memang melontarkan pernyataan yang mengatakan bahwa segala proses hukum terutama yang melibatkan KPK dan kepolisian RI harus berjalan berdasarkan fakta dan tanpa keributan. “Ada proses hukum. Jangan sampai ada tindakkan tidak berdasarkan bukti dan fakta. Saya sudah minta hentikan,” kata Jokowi di Halim Perdana Kusuma, Jumat (10/11/2017).

Kuasa Hukum Setya Novanto melaporkan Agus dan Saut karena diduga telah memalsukan surat masa perpanjangan pencegahan ke luar negeri bagi Novanto terkait dengan perkara dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik. Perpanjangan pencegahan itu sendiri dikeluarkan tak lama setelah Novanto menang praperadilan atas status tersangkanya dalam perkara e-KTP. Peningkatan perkara ini terkuak setelah tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan nomor B/263/XI/2017/Dittipidum diterima pelapor Sandy Kurniawan dan ditunjukkan oleh Fredrich Yunadi sebagai rekan pelapor.