Resmi! KPK Kembali Tetapkan Setya Novanto Sebagai Tersangka Kasus E-KTP


SURATKABAR.ID – Ketua DPR RI Setya Novanto kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setnov—sapaan akrabnya, kembali ditetapkan sebagai tersangka untuk yang kedua kalinya dan dijerat dalam kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Ketua Umum Partai Golkar tersebut lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya, setelah memenangi gugatan praperadilan terhadap KPK.

Melansir laman Kompas.com, Jumat (10/11/2017), Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, mengumumkan penetapan Setnov sebagai tersangka hari ini, Jumat (10/11/2017).

“Setelah proses penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup dan melakukan gelar perkara akhir Oktober 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN (Setya Novanto), anggota DPR RI,” tutur Saut.

Dalam kasus yang diperkirakan telah merugikan keuangan negara hingga lebih dari 2 triliun ini, Setnov disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Baca juga: Malahayati—Laksamana Wanita Pertama Dunia Asal Aceh Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Dalam penetapan tersangka sebelumnya, KPK menduga Novanto terlibat dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP. Diduga, Setnov telah menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya.

Diduga, Setnov telah berkontribusi mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun tersebut.

Dugaan keterlibatan Novanto dalam kasus e-KTP juga sudah terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor selama ini.

Sudah berkali-kali Setya Novanto diperiksa penyidik KPK dan bersaksi di pengadilan. Meski demikian, ia membantah telah terlibat atau menerima aliran dana korupsi e-KTP.

Aliran Uang

Jaksa KPK sudah membeberkan jatah untuk Novanto dalam dakwaan para terdakwa yang sudah disidangkan.

Diungkapkan dalam surat tuntutan jaksa, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong beberapa kali melakukan pertemuan dengan beberapa anggota DPR RI, khususnya Setya Novanto, Muhammad Nazaruddin, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Anggota DPR tersebut dianggap representasi Partai Golkar dan Demokrat yang dapat mendorong Komisi II menyetujui anggaran e-KTP.

Usai beberapa kali pertemuan diadakan, akhirnya disepakatilah bahwa anggaran e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun. Guna merealisasikan fee anggota DPR, Andi membuat kesepakatan dengan Novanto, Anas, dan Nazaruddin, tentang rencana penggunaan anggaran.

Dalam kesepakatan terkait, sebesar 51 persen anggaran, atau sejumlah Rp 2,662 triliun akan digunakan untuk belanja modal atau belanja rill proyek.

Sementara sisanya yang sebesar 49 persen atau sejumlah Rp 2,5 triliun, akan dibagikan kepada pejabat Kemendagri 7 persen. Ada pun sebesar 5 persen dikucurkan untuk anggota Komisi II DPR.

Setya Novanto dan Andi Narogong akan mendapat sebesar 11 persen, atau senilai Rp 574.200.000.000.

Selain itu, kepada Anas dan Nazaruddin sebesar 11 persen—merupakan jumlah yang sama dengan Setya Novanto.

Kemudian, sisa 15 persen akan diberikan sebagai keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan.

Kali Kedua

Ada pun dalam laman CNNIndonesia.com, Jumat (10/11/2017), dilaporkan bahwa sebelumnya, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sudah beredar di kalangan media. SPDP itu diantarkan ke rumah tersangka pada 3 November 2017. Namun saat itu, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait penetapan Setnov sebagai tersangka.

Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK, Aris Budiman. Di dalamnya disebutkan, penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP dengan tersangka Setya Novanto sudah dimulai sejak 31 Oktober 2017.

Terhitung, sudah kedua kalinya KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. Sebelumnya, pada 17 Juli 2017, KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Setelah penetapan itu, Novanto selalu mangkir dari panggilan KPK dengan alasan sakit. Dia sempat dirawat di RS Siloam Semanggi, sebelum akhirnya dipindahkan ke RS Premier Jatinegara.

Baca juga: Tegas! Kapolri Ungkap Alasan Kenapa Bareskrim Harus Hati-Hati Garap Kasus Pimpinan KPK

Novanto pun mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim Tunggal, Cepi Iskandar dalam putusannya menyebutkan penetapan tersangka Novanto oleh KPK tidak sah. Dengan demikian, Setnov bebas dari jerat hukum.