Tegas! Kapolri Ungkap Alasan Kenapa Bareskrim Harus Hati-Hati Garap Kasus Pimpinan KPK


    SURATKABAR.ID – Dengan tegas, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memperingatkan agar penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhati-hati dalam menyidik kasus surat palsu dan penyalahgunaan wewenang dengan terlapor Ketua KPK, Agus Rahardjo dan Wakil Ketua Saut Situmorang.

    “Saya sampaikan ke penyidik hati-hati karena terjemahan hukumnya beda satu ahli dengan lainnya,” ungkap Tito kepada wartawan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (9/11/2017). Demikian mengutip laman Tribunnews.com.

    Ia juga  meminta agar penyidik menghadirkan saksi ahli lain guna menelaah ulang terkait peningkatan kasus ini menjadi penyelidikan.

    “Saya minta saksi ahli lain jangan hanya tiga yang mungkin berpendapat beda. Kalau mungkin minta keterangan saksi lain, gak menutup kemungkinan,” imbuh Tito.

    Pada dasarnya, Tito menandaskan institusi yang dipimpinnya tidak ingin  berkonfrontasi dengan pihak lain.

    Baca juga: Tak Disangka! Riset Ini Ungkap Domba Ternyata Pintar, Bisa Kenali Wajah Manusia

    “Oleh karena itu penyidik saya arahkan hati-hati, dengarkan keterangan ahli lain, bagaimana pendapatnya. Dokumen lain dilengkapi betul, sebelum menentukan sikap,” papar Tito.

    Seperti diketahui, Bareskrim tengah meningkatkan kasus pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang dari proses penyelidikan menjadi penyidikan sejak Selasa (7/11/2017).

    Beberapa saksi ahli juga telah diperiksa penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, selain melaksanakan gelar perkara sebelum akhirnya meningkatkan ke penyidikan.

    Ada Celah Hukum

    Dalam kasus yang dilaporkan oleh Setya Novanto atas dua pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang ini, Kapolri Jenderal HM Tito Karnavian menemukan ada kekosongan hukum. Itulah sebabnya penyidik Polri diperingatkan agar tidak gegabah dalam menangani perkara ini.

    “Ini menurut saya menjadi salah satu celah hukum, kekosongan hukum,” kata Jenderal Tito kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (9/11/2017), dilansir dari laman Detik.com.

    Kapolri menambahkan, praperadilan atas penetapan status tersangka relatif masih baru. Ketika seorang tersangka memenangkan praperadilan kemudian upaya hukum yang dilakukan penyidik terhadapnya dinilai tidak sah, maka dapat dijadikan celah untuk melakukan penuntutan secara hukum.

    “Persoalannya adalah kalau orang sudah dijadikan tersangka kemudian dicekal, atau mungkin ditangkap atau yang sudah mungkin ada ditahan, ketika dia melakukan praperadilan (kemudian) hakimnya menyatakan statusnya tidak sah, dari terlapor tersangka itu merasa tindakan-tindakan terhadap dia tidak sah, sehingga dia punya peluang untuk menggugat atau mempersoalkan secara hukum juga,” ia menjelaskan.

    Namun di sisi lain, penyidik menilai bahwa upaya hukum yang dilakukannya itu sudah sesuai prosedur yang kemudian dipatahkan oleh hakim praperadilan.

    “Nah ini persoalannya. Saya melihat ini ada kekosongan hukum, oleh karena itu tadi arahan saya kepada penyidik, ini persoalan hukum lebih banyak,” lanjut Tito.

    Beda Interpretasi

    Ia menyebutkan, penyidik Polri boleh saja mengumpulkan fakta-fakta hukum atas laporan yang dilayangkan Setya itu. Akan tetapi, penyidik diminta untuk tidak gegabah dalam menangani perkara ini.

    “Fakta boleh saja dikumpulkan, tapi kita harus lihat betul dari beberapa keterangan ahli hukum, karena ini relatif baru status tersangka yang dinyatakan tidak sah apakah tindakan-tindakan terhadap tersangka setelah dinyatakan tidak sah itu memiliki dampak hukum, seorang tersangka yang dinyatakan statusnya tidak sah, bisa melakukan tuntutan hukum. Misalnya, ketika dia ditangkap, apakah dia merasa tidak sah dia ditangkap kemudian melakukan proses hukum,” urainya.

    Ia juga menjelaskan bahwa celah hukum yang ada bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dari satu ahli ke ahli lainnya.

    Baca juga: Ingin Wajah Kinclong Bebas Komedo? Lakukan 4 Cara Mudah Ini

    “Nah ini saya kira ini suatu permasalahan hukum yang menarik. Oleh karena itu dari penyidik saya minta hati-hati betul untuk menangani ini, karena ini masalah celah hukum yang interpretasinya bisa berbeda-beda, dari satu ahli ke ahli lainnya, oleh karena itu harus dilakukan secara imbang,” pungkas Tito.