Terbongkar! Serikat Buruh KSPI Blak-Blakan Soal Kebohongan Anies-Sandi


SURATKABAR.ID – Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (Anies-Sandi) mendapat tudingan sebagai pembohong oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

“Anies-Sandi harus dihukum karena berbohong,” kata Said Iqbal di Kantor DPP FSPMI-KSPI, Jalan Raya Pondok Gede No 11, Kramatjati, Jakarta Timu, pada Rabu, (8/11/2017) seperti dikutip dari Tempo.co.

Menurutnya, akan ada sejumlah kelompok buruh yang berunjuk rasa di Balai Kota DKI pada 10 November nanti. Mereka akan menghukum secara sosial dan moral dengan melakukan pencabutan mandat dari Anies-Sandi yang diberikan oleh mereka ketika Pilkada 2017.

Baca juga: Waduh! Perempuan Ini Akhirnya Diciduk Karena Jual Kayu

Pada 10 November 2017 nanti, demonstrasi buruh bakal menuntut pemerintah pusat untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, revisi Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta 2018, dan juga menurunkan tarif listrik.

Acaranya sendiri bakal digelar pada pukul 10:00 WIB di Balai Kota DKI kemudian sebagian menuju ke Istana Negara. Diklaim oleh Said jumlah orang yang hadir bisa mencapai 8-12 ribu dari total rencana 20 ribu orang.

Said Iqbal mengklaim adanya empat kebohongan yang dilakukan oleh Anies-Sandi terhadap para buruh. Menurutnya, kebohongan yang pertama adalah mengenai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 3,6 juta.

Ketika masa kampanye Pilkada DKI 2017, Anies-Sandi yang menandatangani kontrak politik bersama dengan Koalisi Buruh Jakarta berjanji akan menetapkan UMP di atas patokan dalam PP Nomor 78 Tahun 2015.

Berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), serta sidang Dewan Pengupahan yang sudah dilakukan bersama, buruh meminta UMP DKI jadi sebesar Rp 3,9 juta. “Kalau dia tidak sanggup tidak usah tanda tangan kontrak politik,” kata Said.

Said mengatakan, karena janji tersebut, alhasil diperkirakan 400 ribu anggota koalisi buruh Jakarta memilih Anies-Sandi. Angka tersebut masih bisa terus bertambah sampai 1 juta apabila ditambah dengan keluarga dari para buruh. “Ini bukan angka main-main.”

Selanjutnya, Said menerangkan kebohongan kedua, yakni Sandi berjanji membicarakan penetapan UMP bersama dengan para pangusaha, itu sebelum dirinya berangkat ke Jenewa guna menghadiri acara International Labour Organization (ILO).

Tapi, tanpa menunggu kedatangan Said serta tidak melibatkan buruh, Anies-Sandi langsung membuat penetapan UMP DKI 2018 pada 1 November 2017.

Baca juga: Lagi, Dua Pimpinan KPK Terlapor Terima SPDP dari Bareskrim Polri

Kemudian kebohongan yang ketiga, Said mengklaim bahwa Anies-Sandi menaikkan UMP sejumlah Rp 300 ribu bersama janji untuk menggratiskan Transjakarta serta memberi potongan belanja di PD Pasar Jaya.

Disebutkan Said, fasilitas itu sudah dimuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2016 yang diterbitkan pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Itu Pergubnya Ahok, seolah-olah dia (Anies-Sandi) pahlawan,” ujarnya.

Sandi melanjutkan pernyataannya tentang kebohongan keempat, yakni Sandi yang menyatakan dirinya sudah mengutus Rustam Effendi dengan tujuan bicara kepada para buruh soal UMP. Namun, menurut Said Iqbal, hal itu tak pernah terjadi.

Rustam sendiri merupakan mantan Wali Kota Jakarta Utara yang mengundurkan diri saat era Ahok dan sekarang jadi anggota Staf Khusus Sandiaga.

Anies-Sandi oleh Said hanya dianggap sebagai pemimpin yang pintar berkata-kata. Bukan kesantunan yang dibutuhkan buruh dari Anies-Sandi, melainkan kejujuran.

Karena itu dia menyatakan bakal terus melakukan perlawanan terhadap Anies-Sandi. “Sampai kapan? Sampai dia penuhi janji.”

Baca juga: Kalau Setnov Jadi Tersangka Lagi, Pengacara Bakal Pidanakan KPK

Kekecewaan para buruh ini sempat mendapat tanggapan dari Sandiaga Uno yang mengaku sedih atas sikap sejumlah koalisi buruh.

“Yah, ini yang kadang membuat sedih dan terenyuh, karena tentunya dalam pengambilan keputusan ini sudah mempertimbangkan berbagai faktor,” ujar Sandiaga pada Kamis malam, 2 November 2017.

Sandi mengatakan, usaha untuk mengambil jalan tengah sudah ia lakukan. Menurutnya, survei kebutuhan hidup layak (KHL) di Jakarta ialah Rp 3,1 juta dan itu sudah mendapat kesepakatan oleh dewan pengupahan.