Memanas! Pengacara Setnov Bakal Adukan KPK ke Pengadilan HAM Den Haag Jika…


SURATKABAR.ID – Fredrich Yunandi, selaku kuasa hukum Setya Novanto menyebutkan pihaknya bakal membela kliennya meskipun akan menempuh segala macam jalan. Hal tersebut dikatakan oleh Fredrich, jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadikan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan mega korupsi e-KTP.

“Mau keluarkan SPDP, sprindik, dan lain-lain tidak apa-apa. Tapi adalah hak saya untuk bertahan,” ungkap Fredrich saat konfrensi pers di kantornya, kawasan Gandaria, Jakarta, Selasa (7/11/2017), seperti yang diwartakan oleh Jawapos.com

Tetapi jika praperadilan yang ditempuhnya tidak berguna, ia bakal mengajukan ke pengadilan internasional. Hal tersebut dilakukan oleh Fredrich semata-mata untuk membuktikan KPK telah salah dalam menjadikan Setnov, sapaan akrab Setya Novanto, sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang telah merugikan negara sebanyak Rp 2,3 triliun itu.

Baca juga: Keren! Jokowi dan Dua Tokoh Indonesia Ini Masuk 50 Muslim Berpengaruh di Dunia

Pasalnya, di dalam putusan praperadilan sebelumnya isinya memerintahkan kepada termohon (KPK) menghentikan penyidikan.

“Jadi kalau perlu saya bawa ke pengadilan internasional,” katanya.

Bahkan, menurutnya, langkah terakhir yang bakal dilakukannya apabila tidak ada cara lainnya adalah membawa kasus Setya Novanto ini ke pengadilan hak asasi manusia (HAM) Den Haag Belanda.

“KPK jelas melanggar HAM Setya Novanto. Sebab dahulu telah menang praperadilan namun kembali ditetapkan sebagai tersangka. Jadi bisa saya laporkan ke Den Haag, walaupun memalukan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, komunitas internasional melalui Statuta Roma telah menyepakati adanya empat kejahatan yang masuk ke dalam kejahatan HAM internasional. Kejahatan ini adalah,

Baca juga: MK Ketok Palu Penghayat Kepercayaan Masuk Kolom Agama di KTP dan KK, Begini Respon Tak Terduga Pemohon

  • Genosida
  • Kejahatan kemanusiaan
  • Kejahatan perang
  • Dan kejahatan perang agresi.

Dan pertanyaanya sekarang ini, apakah kasus yang menimpa Setya Novanto ini disebut sebagai kejahatan HAM berat sehingga harus digiring ke pengadilan Den Haag, Belanda?

Sebelumnya, sprindik KPK terhadap Setnov tercatat dengan nomor B.619/23/11/2017 tertanggal 3 November 2017. Ketua Umum Partai Golkar ini disangka telah melakukan perbuatan dugaan korupsi e-KTP.