Paradoks! BPJS Alami Defisit, Tambalan Dananya dari Cukai Rokok


SURATKABAR.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, untuk menambal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk tahun depan, sudah ada alokasi dana sejumlah Rp 5 triliun yang bisa digunakan.

Asal dana itu adalah 50 persen Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan dana ini bisa digunakan untuk kebutuhan prioritas daerah, contohnya seperti kesehatan.

Akan tetapi, yang masuk ke BPJS Kesehatan tak separuh dari DBH CHT. Menurut perkiraan, hanya sekitar 75 persen saja yang dialirkan ke lembaga yang dulunya PT Askes (Persero) itu.

“Kami bisa gunakan 75 persen dari 50 persen earmarking, kira-kira kontribusinya mencapai lebih dari Rp5 triliun,” ujarnya di Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Senin (6/11), seperti dkutip dari cnnindonesia.com.

Baca juga: Kalau Setnov Jadi Tersangka Lagi, Pengacara Bakal Pidanakan KPK

Namun, belum ia jelaskan dengan lebih rinci, suntikan alokasi dana Rp 5 triliun tersebut langsung masuk kantong BPJS Kesehatan atau cuma diberikan sesuai besaran defisit yang setiap tahun ditanggung BPJS Kesehatan.

Menurut Sri Mulyani, alokasi DBH CHT untuk BPJS Kesehatan ini memang diberikan dengan sengaja sebagai bentuk manfaat yang didapat dari pungutan cukai rokok. Pasalnya, konsumsi rokok sendiri menimbulkan banyak penyakit, jadi diharapkan alokasi ini bisa mengompensasi.

Di lain pihak, ada suntikan tambahan lagi untuk BPJS Kesehatan agar bisa menutup kekurangan anggaran, yakni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun, menurutnya, disayangkan karena besaran alokasi APBD untuk BPJS Kesehatan belum ditentukan. Sebabnya karena masih perlu waktu bagi pemerintah pusat untuk menunggu laporan dari pemerintah daerah (pemda) terkait besaran dana yang dapat disumbang untuk operator program Jaminan Kesehatan Nasional tersebut.

Hal ini sendiri masih didiskusikan Menkeu bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. “Hitungannya akan lihat dan lakukan bersama Mendagri agar 2018 nanti, APBD sudah ada pencantuman komitmen daerah dalam melakukan kontribusi pembayaran BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata sebelumnya menerangkan, alokasi penerimaan CHT ke keuangan BPJS Kesehatan cuma soal perubahan skema.

Tetapi, sebenarnya tetap saja ini membuat pemerintah perlu memberikan suntikan kepada BPJS Kesehatan. Kalau dulu, bentuk suntikan ini adalah Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), itu bedanya. Hal tersebut mengesankan suntikan pemerintah berasal dari pos keuangan umum.

Sementara, suntikan anggaran yang berasal dari penerimaan CHT ini membuat pos pemberi alokasi dana menjadi lebih jelas. Alhasil, akan lebih terasa bahwa manfaat pengumpulan CHT memang disalurkan untuk tujuan kesehatan masyarakat.

“Toh, sampai sekarang pemerintah tetap kasih anggaran untuk tutup kekurangan anggaran BPJS Kesehatan. Cuma sekarang dibedakan, dibuat langsung ambil alokasi dari cukai rokok itu,” tambah Isa.

Lebih lanjut ia menambahkan alasan lainnya, yakni pemerintah menerima usulan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) supaya pemerintah berhenti menyuntik PMN.

Baca juga: Waduh! Tak Mau Ditilang Pengendara Motor Ini Malah Tantang Polisi, Videonya Viral

“Makanya, kami sudah luruskan, tidak ada lagi PMN. Tempatnya nanti di belanja, masuk dari BUN (bendahara umum negara). Jadi, tidak dialokasikan ke K/L tertentu,” tutupnya.

Diketahui, BPJS Kesehatan memproyeksikan defisit anggaran tahun ini bisa-bisa mencapai angka Rp 9 triliun. Pasalnya, ada selisih jumlah antara iuran yang didapat dengan biaya manfaat yang harus perusahaan keluarkan.

Tetapi, menurut proyeksi Kemenkeu, kisaran defisit BPJS Kesehatan hanya pada angka Rp 3,6 triliun hingga Rp 4 triliun, perkiraan tersebut menyesuaikan asumsi yang sudah dimasukkan ke dalam APBN Perubahan 2017.