MK Ketok Palu Penghayat Kepercayaan Masuk Kolom Agama di KTP dan KK, Begini Respon Tak Terduga Pemohon


SURATKABAR.ID – Selasa (7/11/2017), Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kabar gembira kepada warga Penghayat Kepercayaan. Mulai saat ini, para penganut Penghayat Kepercayaan diakui dan bisa ditulis di kolom agama yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” putus Ketua MK Arief Hidayat, di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (7/11/2017), seperti yang diwartakan oleh Detik.com

Arief Hidayat berpendapat pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 UU Administrasi bertentangan dengan UUD 1945. Pasal tersebut juga dianggap tak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Baca juga: Kocak! Hindari Razia, Pengendara Ini Dapat ‘Pelukan Hangat’ dari Polisi

“Menyatakan kata ‘agama’ dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24/2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk ‘kepercayaan’,” jelas Arief.

Berdasarkan Arief, gugatan para pemohon yang terdiri atas mereka para penganut Penghayat Kepercayaan memiliki landasan hukum.

“Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka kata ‘agama’ sebagaimana dimuat dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk ‘kepercayaan’,” paparnya

Baca juga: Wacana Program Rumah Berlapis, Anies: Konsepnya Rumah Susun

Gugatan tersebut diajukan oleh Pagar Demanra Sirait, Nggay Mehang Tana, Arnol Purba, dan kawan-kawan. Gugatan tersebut bertujuan agar mereka para penganut Penghayat Kepercayaan bisa menuliskan agama di kolom KTP dan KK.

Tangis Haru Pemohon Kolom Penghayat Kepercayaan

Mendengar putusan hakim yang begitu membahagiakan, para Penghayat Kepercayaan tak kuasa menahan tangis mereka.

“Kami sangat senang karena telah tercapainya kepercayaan itu diakui Pemerintah,” kata salah satu pemohon Arnold Purba di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (7/11/2017), dikutip di Tribunnews.com