Menohok! Soal Revisi UU PNBP, Rizal Ramli: Pemerintah Mau Palak Uang Rakyat?


SURATKABAR.ID – Rizal Ramli yang merupakan mantan menteri era Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengaku kecewa atas revisi UU PNBP yang menurutnya menyasar pungutan kepada rakyat kecil. Seperti diketahui, revisi atas Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP) baru saja diajukan oleh Kementerian Keuangan. Rancangan revisi tersebut mencakup jasa pelayanan pemerintah seperti pelayanan umum, pertahanan, keamanan dan ketertiban, ekonomi, lingkungan hidup, pariwisata dan budaya, agama, perlindungan sosial dan pendidikan.

“Uang pangkal, semesteran, akreditasi, kawin, cerai, dan rujuk, kesehatan, dan masih banyak lagi, mau dikenain PNBP. Kok payah banget, apa nggak ada ide kreatif lain? Rakyat mau dipalak?” bebernya kepada tim wartawan pada Kamis (2/11/2017), sebagaimana dilansir dari reportase Republika.co.id, Jumat (3/11/2017).

Menurutnya, dengan memberikan pajak di bidang-bidang yang memang menjadi hak dan kebutuhan pokok rakyat itu sama saja dengan pemerintah tidak memikirkan rakyat.

“Mengapa bukan PNBP itu diintensifkan dari sumber daya alam seperti batu bara, mineral, nikel, dan migas?” tuturnya, berusaha memberikan alternatif lain.

Baca juga: AHY Temui Prabowo Subianto di Kertanegara, Diskusi Apa?

Rizal Ramli yang juga merupakan mantan menteri koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya ini menilai bahwa pembicaraan revisi UU PNBP dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan membuat rakyat sulit. Meski demikian, Rizal berharap pro rakyat harus diwujudkan dengan kebijakan ekonomi yang akan menaikkan kesejahteraan rakyat, bukan malah menggerogoti uang rakyat.

Jika revisi UU PNBP yang sangat memberatkan rakyat kecil ini lolos, ia menambahkan, maka elektabilitas Presiden Jokowi kemungkinan besar merosot pula. Dengan dikenakannya setoran kepada kreditors, rakyat akan dibebani dengan berbagai pungutan.

“Apa memang ini maunya? Apa ini sengaja?,” imbuhnya kemudian.

Pengamat Pajak Yustinus Prastowo: Rizal Ramli Keliru

Sementara itu, Yustinus Prastowo selaku pengamat perpajakan menanggapi penilaian Rizal Ramli yang dengan tegas menyebutkan pemerintah memalak uang rakyat dengan adanya revisi Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP). Menurut Yustinus, Rizal keliru dalam memahami revisi tersebut.

Pendapat Yustinus, Rizal tidak memelajari histori dari UU yang memang sudah ada sejak dulu, namun saat ini akan dimudahkan pengerjaannya.

“Sebenarnya jika mundur ke belakang revisi UU PNBP adalah konsekuensi dari amandemen Undang Undang Dasar (UUD) pasal 23 a, karena dulu sebelum UUD di amandemen, yang wajib diatur UU itu hanya pungutan pajak,” ungkapnya seperti dikutip dari Republika.co.id, Jumat (3/11/2017).

Perubahan ini, lanjut Yustinus, tidak bermasalah. Malahan, perubahan ini mengurangi praktek-praktek pungutan yang tidak semestinya. Ia mengungkapkan, dalam Undang-undang PNBP yang berlaku saat ini, semua tarif dan jenis pungutan nonpajak diserahkan ke masing-masing lembaga. Dengan adanya revisi Undang Undang PNBP, nantinya semua layanan, termasuk jenis dan tarifnya, akan diintegrasikan.

Yustinus memberi contoh, selama ini biaya kawin cerai, mengurus KUA atau pengadilan agama, dipungut oleh lembaga-lembaga yang berbeda.

“Ada juga polri berhak mengatur buku BPKP, universitas yang meberlakukan uang semesteran, mereka dari lembaganya sendiri. Maka, nantinya akan diintegrasikan, akan diurus pemerintah,” beber Yustinus yang juga adalah Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) ini.

Dengan mekanisme pungutan nonpajak yang diserahkan kepada masing-masing lembaga, diakui Yustinus, menjadi tidak terkontrol.

“Masing-masing lembaga menentukan pungutan dan menerapkan tarif sendiri tanpa indikasi dari kementerian keuangan. Oleh sebab itu perlu keterbukaan dan diatur oleh pemerintah,” imbuhnya.

Transparansi mobilitas menjadi penting dalam upaya pemungutan PNBP di seluruh lapisan.

“Administrasinya harus transparan, yang dipungut berapa, penggunaannya bagaimana, jadi jelas akuntabilitasnya,” urainya.

Baca juga: Heran Mengapa Istrinya Selalu Kelelahan Saat Malam, Suami Ini Temukan Hal Mengejutkan dari Rekaman CCTV

Terakhir, Yustinus memaparkan, pekerjaan rumahnya saat ini adalah bagaimana menjamin rakyat yang tak mampu tetap bisa mendapat pelayanan tanpa mereka terhambat oleh ketidakmampuan membayar.

“Harus kita cari caranya,” ia memungkasi pembicaraan.