Tegas! Begini Sikap JK Soal Reklamasi Teluk Jakarta


SURATKABAR.ID – Terkait polemik reklamasi Teluk Jakarta, Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden Republik Indonesia menyebutkan bahwa pihaknya menyerahkan kembali persoalan tersebut kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini dikarenakan, dalam Undang-undang pun dituturkan bahwa pulau atau pantai berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995.

“Kalau reklamasi, ya tentu sisi hukumnya mempunyai agenda atau perbedaan-perbedaan, kita serahkan kembali masalah ini ke gubernur DKI Jakarta,” imbuh Jusuf Kalla dalam acara Breakfast Meeting Persatuan Wartawan Indonesia di Hotel Arya Duta, Jakarta, Kamis (2/11/2017). Demikian seperti dikutip dari reportase Republika.co.id, Jumat (3/11/2017).

Manfaatkan Pulau yang Sudah Dibangun

Namun, kendati reklamasi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jusuf Kalla tetap memberikan catatan bahwa pulau-pulau yang sudah terlanjur dibangun tidak perlu dibongkar. Dalam hal ini, yakni Pulau C dan Pulau D. Jusuf Kalla meminta kepada Pemerintah DKI Jakarta—Gubernur Anies Baswedan, untuk memberikan solusi terhadap pemanfaatan pulau-pulau yang sudah dibangun.

“DKI (Jakarta) itu nanti harus berikan solusi, khususnya bagaimana penggunaan daripada (pulau) yang sudah ada itu,” demikian Jusuf Kalla menandaskan.

Baca juga: Jokowi Mengaku Tak Keluarkan Izin Reklamasi, Sudirman Said Bongkar Hal Ini

Jusuf Kalla menambahkan, pemerintah pusat hanya memberikan arahan secara umum saja dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta ini. Untuk selanjutnya, keputusan diserahkan kepada pemerintah daerah. Ini dikarenakan melalui otonomi, pemerintah pusat sudah memberikan kekuasaan kepada daerah/ pemprov.

Sementara itu, dikutip dari laporan Solopos.com, Kamis (2/11/2017), JK sempat menyatakan bahwa pembangunan reklamasi di pulau yang sudah terlanjur diuruk lebih baik dilanjutkan karena ongkos bongkar akan memakan biaya yang besar. Selain itu, ditakutkan akan ada dampak pada lingkungan.

“DKI harus berikan solusi. Solusinya apa? Khususnya bagaimana penggunaan pulau yang sudah ada?” ungkapnya.

Baca juga: Anies Baswedan Ungkap Peran Sandiaga Uno dalam Penetapan UMP DKI 2018

Sebelumnya, reklamasi Pulau C dan D berlanjut setelah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup mencabut sanksi administrasinya. Pencabutan sanksi itu menyusul dilengkapinya sejumlah persyaratan administrasi oleh pengembang PT Kapuk Naga Indah.