Minta PAN Keluar dari Koalisi Pemerintah, Amien Rais: Akan Menjadi Beban Sejarah


    SURATKABAR.ID – Amien Rais selaku Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional meminta agar partainya keluar dari koalisi pemerintah. Bahkan, ia mendukung kritikan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait sikap PAN yang kerap berseberangan dengan pihak pemerintah.

    “Yang betul Pak JK, yang betul Pak JK, sebaiknya PAN keluar. Karena akan menjadi beban sejarah,” tandas Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (1/11/2017). Demikian seperti dilaporkan dalam reportase Tempo.co, Kamis (2/11/2017).

    Amien Rais yang juga merupakan Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini menyebutkan, jika PAN tetap berada dalam koalisi,  maka partai tersebut hanya akan ikut memikul dosa rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang ia anggap berjuang demi pengembang.

    “Rezim ini yang menjadi pelaksana reklamasi, Meikarta, dan lain-lain, dan tidak berpikir untuk kepentingan bangsa, tapi pengembang,” ungkap Amien.

    Baca juga: Jokowi Mengaku Tak Keluarkan Izin Reklamasi, Sudirman Said Bongkar Hal Ini

    Selain itu, Amien menilai jika PAN bersikeras tetap di koalisi maka PAN hanya akan dikenang sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi tapi tidak membela rakyat.

    “Ujung-ujungnya menjadi pendukung negara yang meladeni kepentingan pengembang,” paparnya lagi.

    Sebelumnya, sudah beberapa kali PAN berbeda sikap dengan pemerintah terkait dengan sejumlah kebijakan. Seperti pada Juli lalu, PAN berbeda sikap dengan pemerintah dan partai koalisi lain perihal Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Ketika itu, PAN mempermasalahkan presidential threshold dan parliamentary threshold, yang masing-masing 20-25 persen serta 3,5 persen.

    Kini, PAN juga kembali berbeda sikap dengan partai-partai koalisi pemerintah lain soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas). Bersama dengan PKS dan Gerindra, PAN tidak mendukung Perpu tersebut disetujui menjadi undang-undang.

    Terpisah, Taufik Kurniawan selaku Wakil Ketua Umum DPP PAN menuturkan PAN tidak selalu berbeda sikap dengan pemerintah. Contohnya terbukti dalam pembahasan RUU Tax Amnesty dan APBN 2018, PAN kompak satu suara dengan pemerintah.

    Taufik menilai, jika PAN berbeda sikap dengan pemerintah, itu dikarenakan pihaknya mengikuti permintaan masyarakat yang menjadi konstituennya.

    Baca juga: AHY Temui Prabowo Subianto di Kertanegara, Diskusi Apa?

    “Menurut saya, (perbedaan) ini hal yang wajar saja. Kami kembalikan kepada pemerintah, yang pasti, pada hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara umum, PAN akan tetap menghormati dan mendukung pemerintah,” demikian dipaparkan Taufik, Rabu (1/11/2017).