Jokowi: Saya Sebagai Presiden Tidak Pernah Mengeluarkan Izin untuk Reklamasi


SURATKABAR.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan jika dirinya tidak pernah mengeluarkan ijin terkait reklamasi Teluk Jakarta.

Selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta maupaun saat menjadi Presiden, Jokowi tidak pernah sekalipun mengeluarkan ijin terkait proyek yang kini sedang diperdebatkan publik tersebut.

“Saya sampaikan, saya sebagai Presiden tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi,” kata Presiden Jokowi di sela peninjauan ke tambak udang di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (1/11/2017), dikutip dari tempo.co.

Baca Juga: Alexis Ditutup, PKB Tantang Anies Beberkan Pelanggaran

Jokowi juga memberikan penjelasan terkait Pergub DKI Jakarta Nomor 146 yang berhubungan dengan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

“Kalau yang itu, Pergub itu kan Pergub yang merupakan acuan petunjuk dalam rangka kalau kamu minta izin, bukan reklamasinya. Kalau kamu minta izin, aturannya seperti apa, bukan kamu saya beri izin, kamu saya beri izin reklamasi, bukan itu,” kata Presiden Jokowi.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjelaskan jika pemerintah bakal menyelesaiak proyek reklamasi tersebut. Akan tetapi yang dilanjutkan adalah pulau buatan yang sudah teranjur dibangun, yakni Pulau C dan D, dari 14 pulau yang termasuk dalam proyek.

“Pemerintah juga tidak mengatakan akan melanjutkan, tapi bahwa apa yang sudah dijalankan itu diteruskan dan saya kira DKI juga sependapat dengan itu,” kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (31/10/2017).

JK mengungkapkan jika keputusan tersebut sudah dikomunikasikan antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta. Keputusan untuk meneruskan tersebut lebih karena pertimbangan efisiansi, sebab untuk membongkar pulau yang sudah terlanjur dibangun butuh biaya yang tidak sedikit.

Baca Juga: Anies Menjabat, Warga Rusun Mengeluh Soal Ahok. Ada Apa?

“Yang kita bicarakan sebenarnya yang eksisting, yang sudah ada, kan tidak mungkin dibongkar, kan lebih banyak ongkos pembongkarannya daripada membuatnya,” kata dia.

Wapres juga mengaku telah mendengarkan penjelasan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait proyek itu.

“Ya, menurut pandangan saya, pengertian saya, begitu. Dan saya sudah bicara juga dengan Anies, bahwa penggunaannya akan harus lebih menguntungkan masyarakat dan pemerintah,” kata dia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemerintah memutuskan untuk terus meneruskan pulau yang terlanjur dibangun namun diatur penggunaannya agar lebih bermanfaat bagi masyarakat serta pemerintah DKI Jakarta.

“Tidak ada cara lain, mau diapain, caranya hanya bongkar ulang, bagaimana bongkar ulangnya? kalau tidak dipakai malah lebih merusak, kalau dipakai kan ada yang memelihara,” kata dia.