KPK Berkemungkinan Akan Periksa Ahok-Djarot Untuk Usut Reklamasi


SURATKABAR.ID – Laode Muhammad Syarif selaku Wakil Ketua KPK mengungkapkan, penyelidik KPK akan meminta keterangan siapa saja yang dianggap mengetahui dugaan suap sehubungan pembahasan perda reklamasi Jakarta. Artinya, nama mantan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat juga termasuk ke dalam daftar sumber yang akan dimintai keterangan.

“Kalau penyidik (KPK) atau penyelidik kami menganggap itu penting, pihak-pihak yang dianggap mengetahui akan dimintai keterangan,” Laode menuturkan di Jakarta, Senin (30/10/2017), seperti dilansir dari reportase Viva.co.id.

Meski demikian, Laode mengaku belum mengetahui kapan permintaan keterangan itu akan dilakukan penyelidik KPK.

“Belum tahu belum tahu (kapan dimintai keterangan),” ujarnya melanjutkan.

Baca juga: Lima Bulan Ditahan, Ahok: Pokoknya Nyesel Deh Orang-orang yang Kirim Saya ke Penjara

Tersangka Merupakan Korporasi

Laode menyebutkan, pihaknya memang sedang menangani pengembangan kasus dugaan suap terkait pembahasan dua Raperda mengenai reklamasi Jakarta. Kali ini, target tersangkanya yakni korporasi. Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Saefullah sudah dimintai keterangan oleh penyelidik KPK pada Jumat (27/10/2017).

“Jadi ini masih pengembangan kasus yang lama,” ungkapnya menjelaskan.

Setelah menjalani pemeriksaan KPK pada Jumat lalu, Saefullah mengaku ditanyai penyidik seputar Pulau G hasil reklamasi Jakarta. Diketahui, izin pelaksanaan reklamasi Pulau G dimiliki PT Muara Wisesa Samudera. Namun dalam perkara di PTUN DKI Jakarta, izin tersebut dibatalkan. Muara Wisesa sendiri merupakan anak perusahaan PT Agung Podomoro Land.

“Saya dikonfirmasi terkait pulau G (Reklamasi Jakarta) soal korporasinya,” sebut Saefullah kepada tim wartawan.

Dikonfirmasi lebih jauh, Saefullah menyebutkan sempat ditelisik penyelidik KPK terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pulau G. Namun ia enggan menerangkan. Yang pasti, Saefullah menekankan bahwa KLHS Pulau G sudah rampung dan diberikan ke PT Muara Wisesa.

“Saya ditanya mengenai proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) itu,” urai Saefullah.

Selanjutnya, Saefullah menunjukkan dokumen pemanggilan KPK terhadapnya. Dalam dokumen tersebut, Saefullah yang merupakan mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu diminta untuk menjelaskan KLHS yang disusun Pemprov DKI Jakarta oleh penyelidik KPK.

Objek penyelidikan dalam surat perintah penyelidikan KPK bernomor Sprin.Lidik-75/05/01/07/2017 tersebut merupakan korporasi.

KPK telah menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja sebelumnya. Baik Sanusi maupun Widjaja sudah divonis bersalah majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, terkait suap pembahasan dua Raperda Teluk Jakarta—atau biasa disebut dengan Reklamasi Jakarta. Dalam perkara ini, KPK juga sudah pernah memeriksa Bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan).

Yang pasti, ke depannya, seperti dikutip dari laporan Tribunnews.com, Laode M Syarief menyatakan tidak menutup kemungkinan akan meminta keterangan dari pemimpin Jakarta sebelumnya, salah satunya Ahok dan Djarot.

Baca juga: Sedang Usut Kasus Pencucian Uang, Dua Penyidik KPK Ini kok Dipolisikan?

“Belum tahu, belum tahu. Tapi kalau penyidik atau penyelidik kami menganggap penting pihak-pihak yang dianggap mengetahui akan dimintai keterangan,” tandasnya.