Persoalan Ini Bisa Jebloskan Menkumham ke Penjara


SURATKABAR.ID – Ketua Umum PPP kubu Muktamar Jakarta, Djan Faridz mengungapkan kekecewaannya pada Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly lantaran tak kunjung menerbitkan Surat  Keputusan (SK) untuk partainya. Lantas, atas sikap Yasonna itu, Djan menyebut bahwa Menkumham itu melanggar Undang-undang mengingat partainya sudah memenangkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 504 tahun 2015 dan 601 tahun 2015.

“Jelas tindakkan Menkumham Yasonna telah melanggar UU dan sumpah jabatannya karena sikapnya yang sewenang-wenang,” kata Djan dalam keterangan tertulisnya, dilansir dari laman jawapos.com.

Djan menjelaskan, Yasonna telah melakukan pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ayat Pancasila dan tidak sesuai dengan ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa. “Tindakkan Yasonna sangat bertentangan dengan nilai Pancasila, tepatnya di sila kedua mengenai Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang seharusnya dapat menjunjung tinggi sikap tidak semena mena terhadap orang lain dan kelompok. Lalu juga berani membela kebenaran dan keadilan,” terang Djan.

Belum sampai di situ, Djan juga menilai Yasonna melabrak sila kelima. “Berikutnya di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah Yasonna seharusnya bersikap adil menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta harus menghormati hak-hak orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang merugian kepentingan umum,” katanya.

Baca Juga: Setelah Catalonia Merdeka, Laga El Clasico Dipenuhi Polisi Huru-hara yang Bantu Menangkan Real Madrid

Aka, Djan berkesimpulan bahwa atas semua yang sudah dilakukannya, Yasonna bisa dikenakan hukuman penjara. “Sebab, setiap ormas yang melanggar Pancasila saha pengurusnya bisa dipenjara, apalagi menteri,” ucap Djan.

Sebagaimana diketahui, mengacu pada Perppu Ormas yang sudah menjadi Undang-Undang, pasal 59 ayat (3) huruf (a) dan huruf (b) dan ayat (4) menyebut setiap pengurus ormas dengan sengaja dan secara tidak langsung melanggar Pancasila dapat dipidana kurungan seumur hidup atau pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara.

“Kalau ormas Islam yang melanggar Pancasila hukumannya itu pidana penjara. Dan, beliau itu sebagai anggota organisasi gereja juga melawan apa yang dicantumkan dalam Pancasila. Nah hukum itu berarti diterapkan juga kepada beliau,” tandas Djan.