Hina Prabowo Subianto Tiga Akun Media Sosial Dilaporkan Pihak Gerindra, Apa Saja?


SURATKABAR.IDDugaan peencemaran nama baik Prabowo Subianto kembali terjadi. Kali ini ada tiga akun yang dipolisikan pihak Gerindra karena diduga menghina Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra melaporkan sebanyak tiga akun media sosial yang diduga melakukan tindak pidana penghinaan berupa pencemaran nama baik terhadap Prabowo Subianto ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Wakil Sekretaris Umum Lembaga Advokasi Indonesia Raya DPP Partai Gerindra Yeyet Nurhayati mengatakan, akun media sosial pertama yang dilaporkan ke Bareskrim adalah Twitter @GuruSocrates.

Yeyet Nurhayati menilai secara garis besar akun ini menyatakan seolah Prabowo menerima sejumlah uang dari CEO Grup Lippo James Riady untuk membatalkan dukungan Gerindra terhadap Deddy Mizwar sebagai calon gubernur Jawa Barat 2018.

Baca Juga: Sudah Final! Gerindra Bakal Usung Prabowo di Pilpres 2019

Kedua akun lainnya yang dilaporkan pada pihak kepolisian adalah akun Twitter @Inas N Zubir – A556 dan Facebook Inas N Zubir yang menyatakan Prabowo Subianto telah mengajarkan strategi merampok tetangga yang sedang susah serta membakar rumah untuk merampok.

“Tentang pasal ujaran kebencian, fitnah, dan pencemaran nama baik terhadap Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Kemudian yang membuat status ujaran kebencian dan fitnah yang mengatakan bahwa Partai Gerindra telah menerima uang katanya. Itu fitnah,” kata Nurhayati di kantor sementara Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017) dilansir cnnindonesia.com.

Dia mengatakan, pernyataan yang disampaikan tiga akun media sosial tersebut telah menghina Prabowo. Bahkan, menurutnya, pernyataan tersebut dapat menurunkan elektabilias Prabowo sebagi sosok yang akan mencalonkan diri di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Laporan terkait Prabowo Subianto itu diterima Bareskrim dengan nomor LP/1100/X/2017/Bareskrim. Nurhayati menduga pemilik tiga akun media sosial tersebut melanggar Pasal 310 dan 311 KUHP dan atau Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).