Densus Tipikor Ditunda, Begini Sentilan Ketus Fahri Hamzah kepada Jokowi


    SURATKABAR.ID – Menanggapi keputusan pemerintah, yakni menunda pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polri, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengeluarkan uneg-uneg pedas yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

    Menurut Fahri, pertanggungjawaban pemberantasan korupsi secara politik utuh ada di tangan presiden dan wakil presiden, bukan di tangan para penegak hukum. Pasalnya penegak hukum hanya bertindak sebagai pelaksana, bukan membuat politik hukum, seperti yang diwartakan oleh Jpnn.com.

    “Seharusnya presiden mencermati dinamika di balik usulan membuat Densus Tipikor. Sudah saatnya politik penegakan hukum pemberantasan korupsi kita dievaluasi setelah 15 tahun. Sudah saatnya juga penegakan hukum atas pidana korupsi dipercayakan kembali pada lembaga intinya,” ujar Fahri Hamzah, dikutip  dari laman Jpnn.com, Rabu (25/10/2017).

    Politikus PKS yang berasal dari NTB tersebut tak lupa menambahkan, bahwa sebagai pemimpin eksekutif tertinggi, Presiden Jokowi mengemban tanggung jawab atas situasi penegakan hukum secara umum. Khususnya dalam pemberantasan korupsi yang berkaitan langsung dengan kredibilitas pemerintahan.

    Baca Juga: Menohok! Sebut Jokowi Begini, Inilah Poin Menggegerkan dalam Orasi Amien Rais di DPR

    “Jika isu korupsi marak, artinya integritas pemerintahan dianggap rendah dan sebaliknya, ya. Apalagi isu itu dikaitkan dengan banyaknya jumlah penangkapan pejabat,” tukas Fahri Hamzah menanggapi penundaan pembentukan Densus Tipikor oleh Pemerintah Jokowi.

    “Jangan karena KPK populer akhirnya presiden mengalah dengan kebijakan yang seharusnya menjadi hak prerogatif presiden dan DPR, yaitu politik legislasi untuk melembagakan pemberantasan korupsi yang lebih baik ke depan,” tambahnya lebih lanjut, dilansir Sindonews.com, Rabu (25/10/2017).

    Seperti diketahui, bahwa presiden telah mengeluarkan keputusan untuk menunda menyetujui pembentukan Densus Tipikor yang sebelumnya telah diwacanakan oleh Kapolri beserta dengan Komisi III DPR dalam sejumlah Rapat Kerja. Keberadaan Densus Tipikor bertujuan mengintensifkan kegiatan pemberantasan korupsi secara lebih efektif di seluruh daerah.